Peluang Besar Partai Hanura dan Gerindra di Pemilu 2014

Analisa Politik, Partai Baru Masih Punya Peluang di Pemilu 2014

PADA Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang berlangsung 9 April 2009, perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), memang belum menggembirakan. Meski begitu, mereka sudah cukup bagus, karena telah mampu melawati hadangan parliamentary threshold. Berarti mereka berhak untuk ikut perhitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sekaligus dapat mengikuti Pemilu 2014.
Kita anggap cukup bagus karena banyak partai baru lainnya --sekitar 28-29 partai politik-- yang diperkirakan gagal ikut perhitungan kursi di DPR RI, dan juga tidak berhak ikut di Pemilu 2014. Hanya pertanyaan dan persoalannya adalah, bagaimana peluang mereka di Pemilu 2014? Mungkinkah kedua partai tersebut dapat berubah menjadi partai besar?
Selain kedua partai yang disebutkan di atas, diperkirakan ada beberapa partai baru lainnya, yang juga bakal menjadi peserta Pemilu 2014, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai-partai inilah, di luar partai lama seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar, serta partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat yang bakal ikut bertarung di Pemilu lima tahun ke depan.
***
BERDASARKAN pengamatan, kemungkinan di Pemilu 2014 hanya akan diikuti sekitar sembilan atau 10 partai politik. Dalam pandangan pengajar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Makmur Amir, SH, MH; semakin sedikit partai politik yang ikut dalam Pemilu justru semakin baik. Dengan begitu sistem presidensil yang dianut Pemerintah Indonesia akan dapat berjalan dengan lebih baik.
Dengan banyak partai seperti sekarang atau sebelumnya, kita sering dihadapkan kepada kesulitan dan kerumitan, ketika hendak mempraktikkan sistem presidensil dengan benar, karena pemerintahan dibangun dengan banyak koalisi. Padahal untuk sistem presidensil yang bagus dengan merujuk kepada Pasal 6a ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, koalisi sebaiknya dibangun penggabungan dua besar.
Penggabungan dua besar sebagaimana tertera dalam aturan dasar tersebut dapat dimaknai sebagai penggabungan dua besar partai pemenang Pemilu. Mengapa? Dengan tidak banyak melibatkan partai dalam pemerintahan, maka pemerintah akan lebih fokus menjalankan misinya. Di sisi lain, dengan dua kekuatan besar yang menopang pemerintah, pemerintahan akan dapat berjalan stabil, tidak goyah atau goncang.
Sementara itu, partai lainnya, atau partai yang tidak terlibat dalam koalisi dapat menjadi patner pemerintah atau bahasa lugasnya oposisi. Oposisi dalam pemerintahan sangat dibutuhkan agar ada check and balance, supaya ada kontrol alias pengendali. Sebab seperti istilah yang terkenal dalam ilmu politik, kekuasaan yang berlebihan, cenderung korup. Tanpa kontrol pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang.
***
SISTEM dan tata cara yang berlaku di Pemilu 2009, baik Pileg maupun Pemilu Presiden (Pilpres), sesungguhnya adalah pintu masuk menuju sistem pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada sistem presidensil seperti yang kita anut. Melalui sistem Pemilu ini, diharapkan akan terjaring atau terpilih partai politik yang memang pantas atau cukup layak bertarung di Pemilu 2014. Dan karena sistem ini cukup rumit dan membingungkan, wajar jika di sana-sini timbul komplain.
Namun adalah sangat rugi, jika kemudian kita memboikot atau tidak mengikuti Pilpres mendatang. Karena berarti kita membuang kesempatan dan peluang dengan sia-sia. Padahal kita semua belum tahu, rakyat akan memilih siapa dan yang mana. Di sisi lain, hasil perolehan suara di Pileg bukanlah jaminan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusung partai pemenang atau partai yang memperoleh suara terbanyak bakal memenangkan Pilpres.
Masih segar dalam ingatan kita, Partai Golkar dan PDIP adalah partai pemenang pertama dan kedua di Pemilu 2004. Sementara Partai Demokrat dan lainnya hanyalah partai menengah, seperti Partai Gerindra maupun Partai Hanura sekarang. Namun seperti kita ketahui, ternyata jago yang diusung Partai Demokrat, PKS dan lainnya --yang termasuk partai menengah-- malah yang menang.
Dan ingat perjalanan sejarah tidak pernah berhenti dalam satu episode saja. Sejarah selalu bergerak mengikuti arus perubahan, dan siapa tahu sejarah kembali terulang. Artinya, jago-jago yang sekarang diusung partai underdog justru yang memenangkan Pilpres mendatang. Siapa tahu, bukan?
***
HAL lain yang juga patut kita renungkan adalah bahwa tidak selamanya suatu partai politik akan menjadi pemenang. Di awal Kemerdekaan dan ketika Pemilu pertama kali digelar di negeri tercinta ini (1955), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dua partai besar yang mendominasi pemerintahan dan parlemen atau dewan.
Namun berselang 16 tahun kemudian, PKI harus meninggalkan jagat politik nasional karena dilarang, sedangkan PNI yang masih bertahan harus menerima kenyataan kalah dari partai baru. Partai-partai lama yang masih tetap bertahan, nasibnya sama saja, tergilas oleh perubahan.
Sekarang ini sebenarnya telah terjadi perubahan, perolehan suara Partai Golkar yang merosot alias jeblok, termasuk suara PDIP. Dan suara Partai Demokrat yang melonjak 300 persen, serta perolehan suara Partai Gerindra dan Hanura yang cukup signifikan, adalah indikator kuat terjadinya perubahan.
Geliat perubahan itu akan semakin nyata, jika kita melihat siapa yang jadi pemilih partai-partai baru tersebut. Selain adalah bekas simpatisan partai beringin dan lainnya, juga munculnya para pemilih pemula yang menjadikan partai baru sebagai idola. Ini menjadi gambaran yang semakin jelas tentang adanya arus perubahan tersebut. Sehingga bukan mustahil di Pemilu 2014, kedua partai itu --Gerindra dan Hanura-- akan menjadi partai besar.
***
KEMUNGKINAN semacam itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan Presiden SBY mengakui kemungkinan terjadinya hal semacam itu. Dalam pidatonya belum lama ini, SBY mengatakan, sekarang Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pileg; namun dalam Pemilu 2014 bukan mustahil suara Partai Demokrat akan melorot perolehan suaranya. Dengan kemungkinan merosotnya perolehan suara partai yang didirikan SBY tersebut, berarti terbuka peluang bagi partai lain untuk unjuk gigi.
Mengenai melorotnya suara Partai Demokrat di Pemilu 2014, bukan tidak mungkin terjadi. Karena di saat itu, ikon partai tersebut, yakni SBY sudah tidak mungkin lagi maju menjadi calon Presiden. Sementara kader lain yang setara dengan SBY sampai saat ini belum terlihat alias belum muncul. Padahal, sebagian besar pemilih Partai Demokrat adalah mereka yang mengidolakan SBY. apalagi kader Demokrat banyak tersandung kasus Korupsi.
Di lain pihak, mungkin dari partai lain --seperti Gerindra maupun Hanura-- dapat saja muncul kader-kader partai yang bagus. Karenanya peluang partai baru --termasuk Gerindra dan Hanura-- di Pemilu 2014 cukup terbuka lebar. Apalagi, kemungkinan Partai Golkar tidak sesolid sekarang yang berakibat larinya para pendukung partai beringin.
Jika benar asumsi kita bahwa kemungkinan para pendukung partai beringin di Pemilu 2014 akan banyak lagi yang lari, maka pelarian mereka pasti tidak akan jauh-jauh, kalau tidak ke Gerindra pastilah ke Hanura. Karena kedua partai ini memiliki platform politik, bentuk, dan ciri yang hampir sama dengan Partai Golkar. Jadi mengapa harus pusing sekarang?

Kenaikan BBM dan Program BLT Pembodohan Rakyat Kecil

Awal 2012 rakyat cemas, bagaimana tidak, didalam nuraninya berkata "Harga dan kebutuhan lain pasti naik, sementara penghasilan tidak naik-naik".,Rencana kenaikan BBM yang disebabkan meningkatnya harga minyak mentah dunia, mau tidak mau suka atau tidak suka hal ini merupakan sesuatu yang harus di hadapi. Subsidi BBM di tingkat premium rupanya tidak lagi pemerintah memiliki daya tahan untuk melihat aspek yang terburuk. namun alih-alih memunculkan kembali langkah bodoh dengan tidak memberi kail tetapi umpannya kepada rakyat kecil, ujungnya rakyat jauh dari kesejahteraan namun hanya menjadi akomodasi politik untuk mengamankan posisi SBY pada akhir masa kekuasaannya, terlebih saat ini partai Demokrat yang menjadi penopangnya sedang mengalami guncangan yang maha dahsyat. BLT adalah program nina bobo rakyat kecil yang di eksploitasi dan sesungguhnya adalah pembodohan terselubung, kelak akan menjadi penyakit kronis. berikut perbandingan kebijakan kenaikan BBM dari beberapa periode pemerintahan SBY.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha mananamkan dana pada investasi portofolio yang efisien dan relatif aman.

Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya akan menaikkan harga jual produk. Multiple efek dari kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Di lain pihak dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut akan memperberat beban hidup masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.

A.    Kenaikan BBM Menyebabkan Inflasi

Kekhawatiran banyak kalangan atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang sangat drastis menjadi kenyataan. Angka laju inflasi yang diumumkan dua hari sebelum Idul Fitri betul-betul di luar dugaan hampir semua pemerhati ekonomi dan bahkan kalangan pemerintah sendiri.

Dengan mengacu pada inflasi kumulatif Januari-September 2005 sebesar 9,1 persen, inflasi bulan Oktober sebesar 8,7 persen tentu saja tergolong luar biasa sehingga membuat inflasi kumulatif Januari-Oktober menjadi 15,6 persen. Inflasi Oktober berdasarkan perhitungan "tahun ke tahun" (year on year) lebih tinggi lagi, yakni 17,9 persen. Berdasarkan angka-angka itu, laju inflasi tahun 2005 diperkirakan berkisar 16-18 persen atau titik tengahnya adalah 17 persen.

Di awal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), seorang menteri ekonomi menegaskan bisa menahan laju inflasi tahun 2005 di sekitar 10 persen. Lalu beberapa hari kemudian dikoreksi menjadi kira-kira 12 persen, selanjutnya kembali dikoreksi menjadi 14 persen. Kali ini dan untuk ke sekian kalinya pemerintah salah langkah. Hitung-hitungan pemerintah jelas keliru dan menyederhanakan masalah.lalu apa yang terjadi di awal tahun 2012 ini.

Memang disadari bahwa besarnya disparitas harga BBM di dalam dan luar negeri menimbulkan banyak masalah. Namun, sangat tidak realistis untuk menyelesaikan semua masalah itu sekaligus dengan hanya menggunakan satu jurus pamungkas, yakni kenaikan harga BBM sebesar 114 persen berdasarkan rata-rata tertimbang.

Padahal, kaidah Tinbergen (Tinbergen's rule) mengatakan bahwa satu instrumen kebijakan hanya bisa secara efektif menyelesaikan satu masalah saja. Memang pemerintah menggulirkan beberapa obat penawar rasa sakit dalam bentuk paket insentif bagi dunia usaha yang meliputi paket fiskal, reformasi di bidang tata niaga dan transportasi, serta kebijakan di bidang perberasan.

Pemerintah juga mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi setiap keluarga miskin sebesar Rp 100.000 per bulan yang dibayarkan di muka sekaligus untuk tiga bulan. Dengan BLT ini bahkan pemerintah sangat yakin bisa menekan jumlah orang miskin—sungguh suatu perhitungan yang teramat matematik—statik yang seolah-olah menempatkan 220 juta penduduk Indonesia bagaikan mesin tanpa jiwa dan emosi di dalam laboratorium yang terisolasi.

Dengan mempertimbangkan bahwa paket insentif dan BLT sangat terbatas cakupannya dan mengingat pula belum semua terwujud, serta masalah-masalah baru yang muncul sehingga diragukan efektivitasnya, maka tohokan kenaikan harga BBM berpotensi menambah dan memperpanjang penderitaan rakyat. Tanda-tanda ke arah sana sudah semakin nyata.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga BBM pada 1 Oktober lalu berdampak seketika terhadap peningkatan pengangguran terbuka sebanyak 426.000 pekerja. Jajaran penganggur ini niscaya akan terus bertambah panjang dalam setahun ke depan karena gelombang PHK akan terus berlanjut setelah Lebaran dan Tahun Baru nanti.

Tak seperti krisis tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan besar—terutama yang banyak berutang dalam mata uang asing, memiliki kandungan impor yang besar, dan berorientasi pada pasar dalam negeri—terempas, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) dan atau sektor informal justru mampu bertahan, dampak kenaikan harga BBM kali ini lebih berat dirasakan oleh UKM dan bersifat seketika. Padahal, UKM inilah yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Usaha berskala menengah-besar diperkirakan mulai mengalami tekanan serius pada tahap selanjutnya. Salah satu penyebab utamanya ialah kenaikan tajam suku bunga pinjaman. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keniscayaan Bank Indonesia untuk terus-menerus meredam instabilitas makro-ekonomi. Pada hari yang bersamaan dengan pengumuman angka inflasi oleh BPS, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 125 basis poin menjadi 12,25 persen. Inilah kenaikan BI Rate tertinggi sejak diperkenalkan untuk pertama kalinya pada 5 Juli tahun ini.

Karena negeri kita tergolong sebagai small open-economy yang menerapkan rezim devisa bebas, sehingga membawa konsekuensi untuk menjaga interest rate differential dengan luar negeri, maka hampir bisa dipastikan bahwa Bank Indonesia akan terus menaikkan BI Rate.

Jika ekspektasi masyarakat terhadap inflasi "manteng" pada angka 17 persen, maka suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor satu bulan hingga Desember akan bergerak cepat ke tingkat 15 persen. Jika pada angka ini posisi rupiah terus mengalami tekanan "berat", maka boleh jadi suku bunga SBI akan terus dinaikkan. Berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir saja, serta dengan mengambil selisih rata-rata suku bunga SBI bertenor satu bulan dan angka inflasi yang amat konservatif sebesar 1-1,5 persen, maka suku bunga SBI berpotensi terus naik mendekati 20 persen.

Menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, termasuk kenaikan suku bunga pinjaman, membuat dunia usaha kian kalang kabut.

Kenaikan suku bunga bisa diredam asalkan pergerakan nilai tukar rupiah agak dibiarkan fleksibel. Karena, kiranya amat sulit mencapai target suku bunga rendah dan rupiah kuat bersamaan. Pilihan pahit ini harus dipilih mau yang paling sedikit biayanya bagi perekonomian atau yang mana.

Bagaimana jika kurs yang dibiarkan mengambang akan mengarah pada destabilizing speculation? Pilihan ekstrem kalau memang suku bunga tinggi lebih memukul perekonomian ialah mem-peg nilai rupiah. Sekalipun opsi ini sangat ditentang oleh penganut aliran ekonomi mainstream, tak ada salahnya untuk mulai menghitung-hitung untung-rugi dan prakondisi yang harus terpenuhi. Paling tidak pemberlakuannya bersifat darurat dan sangat sementara.

Tantangan jangka pendek ini harus dihadapi dengan sangat hati-hati. Segala tindakan pemerintah harus betul-betul terukur. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Secara teknis, kenaikan harga BBM tak mungkin lagi dikoreksi karena dampak terhadap kenaikan harga-harga boleh dikatakan sudah terjadi penuh.

Akibat kenaikan harga BBM yang tak kepalang, pekerjaan rumah pemerintah bukannya berkurang, malahan bertambah banyak dan lebih pelik serta lebih berisiko. Investor asing dan lembaga-lembaga internasional memuji langkah berani pemerintah. Para kreditor mengamini karena terang saja mereka merasa lebih nyaman jika APBN lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Jadi, apa bedanya antara memberi subsidi kepada rakyat dan membayar suku bunga lebih tinggi kepada kreditor asing?

Kita berharap pemerintah lebih peka pada derita rakyatnya sendiri. Kepentingan nasional harus di atas segala-galanya. Kita harus berdaulat secara politik dan ekonomi. Keadilan harus jadi acuannya. Banyak pilihan kebijakan yang masih tersedia untuk mewujudkannya asalkan kita mau mengubah pola pikir kita yang selama ini terlalu dibelenggu oleh setting perekonomian negara maju yang kelembagaannya sudah sedemikian sangat lengkap, dan tidak korup.

B.     Dampak Kenaikan BBM Pada Masyarakat Kecil

Walaupun dampak kenaikan harga BBM tersebut sulit dihitung dalam gerakan kenaikan inflasi, tetapi dapat dirasakan dampak psikologisnya yang relatif kuat. Dampak ini dapat menimbulkan suatu ekspektasi inflasi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga berbagai jenis barang/jasa. Ekspektasi inflasi ini muncul karena pelaku pasar terutama pedagang eceran ikut terpengaruh dengan kenaikan harga BBM dengan cara menaikkan harga barang-barang dagangannya. Dan biasanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat terjadi ketika isu kenaikan harga BBM mulai terdengar.

Perilaku kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat setelah terjadi kenaikan harga beberapa jenis BBM seperti premium (bensin pompa), solar, dan minyak tanah dari waktu ke waktu relatif sama. Misalnya, dengan naiknya premium sebagai bahan bakar transportasi akan menyebabkan naiknya tarif angkutan. Dengan kenaikan tarif angkutan tersebut maka akan mendorong kenaikan harga barang-barang yang banyak menggunakan jasa transportasi tersebut dalam distribusi barangnya ke pasar. Demikian pula dengan harga solar yang mengalami kenaikan juga akan menyebabkan kenaikan harga barang/jasa yang dalam proses produksinya menggunakan solar sebagai sumber energinya.

Begitu seterusnya, efek menjalar (contagion effect) kenaikan harga BBM terus mendongkrak biaya produksi dan operasional seluruh jenis barang yang menggunakan BBM sebagai salah satu input produksinya yang pada akhirnya beban produksi tersebut dialihkan ke harga produk yang dihasilkannya. Kenaikan harga beberapa jenis BBM ini akan menyebabkan kenaikan harga di berbagai level harga, seperti harga barang di tingkat produsen, distributor/pedagang besar sampai pada akhirnya di tingkat pedagang eceran. Gerakan kenaikan harga dari satu level harga ke level harga berikutnya dalam suatu saluran perdagangan (distribution channel) adakalanya memerlukan waktu (time lag). Tetapi, yang jelas muara dari akibat kenaikan harga BBM ini adalah konsumen akhir yang notabene adalah berasal dari kebanyakan masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dengan membeli barang-barang kebutuhannya sebagian besar dari pedagang eceran. Dan biasanya kenaikan harga di tingkat eceran (retail price) ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat harga produsen (producer price) maupun di tingkat pedagang besar (wholesale price).

Kenaikan harga beberapa jenis BBM bulan Mei 1998, terulang kembali di bulan Juni 2001 dengan beberapa skenario kenaikan harga beberapa jenis BBM (premium, solar, minyak tanah). Menurut salah satu sumber di Badan Pusat Statistik, untuk jenis barang BBM yang harganya ditentukan pemerintah, hampir 50 persen dari pengaruh kenaikan BBM sudah dihitung dalam penghitungan inflasi pada bulan Juni 2001. Misalnya bensin naik dari Rp 1.150/liter menjadi Rp 1.450/liter. Karena kenaikan BBM terjadi di bulan Juni, nilai yang digunakan dalam penghitungan inflasi bulan Juni adalah ((1150 + 1450)/2) = 1300 sehingga perubahan yang digunakan adalah perubahan dari harga Rp 1.150/liter menjadi Rp 1.300/liter atau naik 13,04 persen. Sementara untuk bulan Juli 2001, perubahan harga yang dihitung adalah dari harga bensin Rp 1.300/liter menjadi Rp 1.450/ liter atau naik 11,54 persen. Perlakuan ini juga berlaku untuk jenis barang BBM lainnya.

Dengan demikian, pada bulan Juli 2001, sumbangan inflasi dari BBM (bensin, solar, dan minyak tanah) akan mencapai 0,28 persen. Ditambah lagi sumbangan inflasi pelumas/oli yang apabila naik 15 persen akan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,05 persen. Sumbangan inflasi dari BBM akan bertambah besar jika komponen BBM lainnya yang tidak ditetapkan pemerintah bergerak sesuai selera pasar. Tekanan inflasi akan semakin besar apabila pemerintah menaikkan tarif dasar listrik rata-rata.

Dampak ini hanya sebagian kecil saja yang terjangkau dari pandangan kita. Justru dampak tak langsung yang merupakan hasil multiplier effect dapat menyeret tingkat inflasi lebih tinggi lagi.

Inflasi bulan Juni 2001 sebesar 1,67 persen dan laju inflasi dari Januari-Juni 2001 sudah mencapai 5,46 persen, dengan adanya kenaikan harga BBM sepertinya pemerintah harus merevisi asumsi inflasi APBN tahun 2001 yang hanya berkisar 9,3 persen menjadi inflasi dua digit.

Sebab, setelah bulan Juli tahun ini, masih banyak faktor pemicu inflasi lain seperti peristiwa SI MPR dan faktor musiman seperti Lebaran dan Natal yang akan mendongkrak tingkat inflasi lebih tinggi lagi.

Sepertinya rakyat harus menarik napas dalam-dalam menahan impitan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 15 Juni 2001. Kenaikan BBM ini telah menggenjot tingkat inflasi bulan Juni 2001 menjadi 1,67 persen. Dampak ini masih terasa sampai bulan Juli 2001 yang akan memberikan sumbangan inflasi antara 0,3-1 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu kenaikan harga lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini tembus dua digit. Kebijakan kenaikan harga BBM per 15 Juni 2001, menjadi pemicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Contoh, penjual sayur-sayuran, menaikkan harga sayur-sayurannya lantaran ongkos transpornya dan harga sayur-sayuran dari petani sayur sudah naik. Begitu juga, penyedia jasa angkutan, secara serentak menaikkan ongkos transpor lantaran BBM yang digunakan sehari-harinya naik, bahkan kenaikannya melebihi dari kenaikan BBM itu sendiri.

Penjual pakaian di pasar-pasar juga ikut menaikkan harga dagangannya dengan alasan harga pakaian dari industri pakaiannya sudah naik. Tak kalah serunya industri pakaian ini juga secara otomatis menaikkan harga produknya karena biaya produksi naik lantaran ada sebagian kegiatan produksinya menggunakan BBM dalam jumlah besar. Belum lagi nanti kalau tarif listrik naik lantaran PLN dalam memproduksi listriknya juga menggunakan sebagian BBM.

Seluruh fenomena ini merupakan salah satu contoh akibat “air bah” pemicu inflasi yang merupakan multiplier effect dari kenaikan BBM, karena BBM merupakan salah satu komponen strategis dalam menggerakkan roda ekonomi seluruh aktivitas perekonomian di negara ini.

Pada awalnya pengurangan subsidi BBM ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam pemberian subsidi untuk seluruh lapisan masyarakat karena selama ini pemberian subsidi BBM hanya menguntungkan masyarakat lapisan ekonomi kuat. Tetapi, pada akhirnya akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, yang menanggung kenaikan harga BBM adalah masyarakat lapisan bawah. Program kompensasi yang dijanjikan pemerintah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah akibat kenaikan BBM yang dimulai sejak bulan April 2000 tidak mengenai sasaran pada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan program ini telah dilansir media massa hanya merupakan proyek bagi-bagi uang yang tidak sampai ke sasarannya. Kurangnya perencanaan dan pengawasan penyaluran dana kompensasi merupakan salah satu penyebab tidak berhasilnya program tersebut.

Pemerintah selama tahun 2000 – 2001 telah menaikkan harga BBM sampai tiga kali. Kenaikan harga BBM terakhir terjadi pada tanggal 15 Juni 2001, seperti kenaikan harga premium dari harga Rp 1.150/liter di bulan April 2000 menjadi Rp 1.450/liter di bulan Juni (naik 26,1 persen), harga solar dari Rp 600/liter menjadi Rp 900/liter (naik 50 persen), harga minyak tanah dari Rp 350/liter menjadi Rp 400/ liter (naik 14,29 persen), minyak diesel dari Rp 550/liter menjadi Rp 1.200/liter (naik 118,18 persen), dan minyak bakar dari Rp 400/liter menjadi Rp 900/liter (naik 125 persen).

Kenaikan BBM tersebut cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah karena dapat menimbulkan multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang lainnya yang dalam proses produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.

Contoh dampak kenaikan harga BBM pada bulan April 1998 tersebut terhadap inflasi masih terasa sampai bulan Juli 1998 dengan rata-rata inflasi setiap bulannya sebesar 6,77 persen.

Inflasi bulan Mei 1998 mencapai 5,24 persen dan pada bulan tersebut seluruh kelompok pengeluaran konsumsi mengalami kenaikan indeks. Kelompok pengeluaran bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 3,90 persen; kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 4,00 persen; kelompok pengeluaran perumahan 4,14 persen; kelompok pengeluaran sandang 4,53 persen; kelompok pengeluaran kesehatan 2,40 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,41 persen; dan kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi 17,25 persen.

Tekanan inflasi masih dirasakan di bulan Juni 1998, mencapai angka 4,64 persen, dan pada bulan tersebut seluruh kelompok pengeluaran konsumsi juga mengalami kenaikan indeks. Hal ini masih terjadi pula pada tingkat inflasi bulan Juli, yaitu sebesar 8,56 persen.

Angka inflasi sebesar 8,56 persen merupakan angka inflasi yang sangat tinggi karena angka inflasi satu persen saja sudah merupakan cerminan dari gelombang “air bah” dari kenaikan beberapa jenis barang yang hampir terjadi di seluruh kota yang dihitung angka inflasinya.

Berdasarkan pola kenaikan jenis barang selama ini, angka inflasi satu persen saja biasanya berasal dari kenaikan harga lebih dari 15 jenis barang yang terjadi serentak di hampir seluruh kota sampel penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Jenis barang yang sering mengalami fluktuasi harga biasanya berasal dari kelompok bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, ikan segar, telur, tomat sayur, minyak goreng, dan cabai rawit. Ditambah juga dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau seperti rokok, mi kering instan, nasi lauk, ayam goreng, kue kering, dan berbagai jenis minuman. Semua itu biasanya ikut mewarnai angka inflasi sebesar satu persen di samping kelompok jenis barang lainnya.

1.       Dari sisi pelanggan

Daya beli pasti turun. Tapi ini sejenak, mungkin cuma 2 bulan. Karena pelanggan Indonesia tidak tahan untuk tidak membeli. Yang pasti terjadi pergeseran sementara, mungkin pelanggan kelas menengah mencari produk lebih murah namun kualitas masih bagus, tetapi pelanggan kelas bawah mencari yang paling murah. Pelanggan kelas atas yang tidak terpengaruh.

Pelanggan sedang sensitif harga, jadi maunya harga diskon terus. Jangan kaget, sebentar lagi banyak Promo “Harga Diskon”, “Beli 2 Gratis 1”, “Cuci Gudang”, “Harga Tidak Naik”. Psikologisnya selalu ingin mendapatkan harga termurah. Makanya biasanya banyak yang membuang barang lama dengan event diskon. Atau melabel dengan harga baru lalu di-diskon.

Pelanggan tetap maunya barang bagus, desain OK, model terbaru, tetapi harga maunya murah. Nah, produsen biasanya pandai mensiasasti situasi ini. Kita sebagai pedagang eceran, pasti masih punya peluang besar mendapatkan model-model terbaru dengan harga terjangkau.

Tidak ada toko yang tidak menaikkan harga, sehingga pelanggan pasti akan mendapatkan harga naik pada semua pedagang eceran. Artinya, potensi pelanggan pindah toko juga kecil. Jadi jangan takut kehilangan pelanggan. Membuat hati pelanggan lebih nyaman membeli dari kita lebih penting saat ini.

Saatnya menambah produk yang terjangkau. Ini hanya sebagai pancingan saja, supaya pelanggan merasa dapat membeli produk di toko kita. Padahal setelah melihat produk murah, biasanya tidak puas dengan kualitas produknya, ujung-ujungnya masih ingin beli yang agak mahal tapi bagus.

Yang kasihan adalah pelanggan yang memang benar-benar tidak mampu beli. Namun biasanya masih tetap ada peluang beli dengan terpaksa, yaitu pas lebaran. Untuk itu, penjual wajib menyediakan barang-barang lama atau yang tidak laku dengan harga super murah.

2.      Dari sisi produsen

Dari sisi produsen, yang pasti produksi tidak mungkin tutup. Produsen otomatis juga tidak langsung menaikkan harga, apalagi mempunyai stok lama bahan produksi. Produsen juga takut menaikkan harga, takut produksinya tidak terserap pasar. Jadi tidak mungkin semena-mena menaikkan harga.

Produsen pasti makin kreatif, mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang tidak menjadikan harga naik, seperti aspek desain, model dan aplikasi yang menarik. Karena mereka tahu, sebisa mungkin masih harus menyajikan produk yang terjangkau.

Produsen juga hati-hati dalam mengkomunikasikan harga ke pengecer. Produsen juga ingin membangun pengertian bersama, bahwa produsen dan pengecer harus bisa saling memahami dampak kenaikan harga.

Demikian juga pedagang bahan produksi, selama harga pabrik tidak naik, harga bahan juga cenderung tetap. Kalaupun naik pasti perlahan dan bertahap. Sektor hulu cenderung menaikkan harga bertahap.

3.      Dari sisi makro

Dampak kenaikan harga BBM adalah berantai. Semua kena dampaknya. Kenaikan harga terjadi di semua komoditas. Namun semua juga sedang menuju keseimbangan baru. Karena pada dasarkan ekonomi tidak akan berhenti. Inflasi juga pasti terjadi. Semua hanya ganti harga saja, namun akan ada shock, dan butuh waktu untuk pulih.

Namun ada sedikit penggembira, jika naik bulan Juni, pedagang bisa agak sedikit tidak perlu khawatir, karena bulan Juli - Desember adalah bulan belanja pemerintah. Artinya, ekonomi sudah pasti berjalan. Ingat, pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung dari belanja pemerintah.

Pedagang wajib bertahan sampai event LEBARAN (bulan Oktober), karena disini tidak ada lagi pengaruh kenaikan harga BBM, semua pasti terlena dengan event belanja lebaran.

Kenaikan harga BBM bukanlah Lonceng Kematian, hukumnya wajib masyarakat kecil harus bertahan.

  Kesimpulan         

Kenaikan harga BBM selalu disertai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan yang lain, karena BBM merupakan faktor bahan baku yang utama bagi sektor industri. Sehingga dampak kenaikan harga BBM pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil.

Untuk menyiasati kenaikan harga BBM bagi para produsen adalah dengan cara makin kreatif, mencoba memberikan nilai tambah produk dari aspek yang tidak menjadikan harga naik, seperti aspek desain, model dan aplikasi yang menarik. Hal ini perlu dilakukan agar harga produk tidak ikut naik terlalu tinggi.bukan dengan rakyat ciberikan santunan BLT. sungguh ini suatu pembodohan publik.

Filsafat Negara

Dalam pengkajian pemerintahan Negara harus berangkat dari pembahasan filsafati, apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Filsafat merupakan pengertian yang sedalam-dalamnya tentang sesuatu itu sehingga pemikiran tersebut sampai kepada inti dan substansialnya sebagai unsur-unsur sesuatu itu. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Jadi Filsafat pemerintahan yaitu pengertian yang sedalam-dalamnya tentang bagaimana melaksanakan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi dalam berbagai peristiwa dan gejala hubungan antara rakyat dan pemerintah secara baik dan benar sampai kepada inti dan substansi pemerintahan sebagai unsur-unsurnya.

Berikut ini, penulis akan menyampaikan beberapa tokoh (Filsafat, Negarawan dan penulis kenamaaan) walaupun cukup subjektif dan tidak banyak berpengaruh sehingga tidak membentuk mazhab tersendiri, namun perlu dipelajari untuk bahan perbandingan.

1. PLATO (427 – 347 SM)

Seorang Filosof Yunani yang terkenal dalam membahas Filsafat Pemerintahan pada masa Yunani Kuno. Plato adalah generasi penerus filsafat yang menerima ajaran dari SOCRATES (469 – 399 SM) dan PHYTAGORAS yang sudah memberikan pemikiran mengenai Negara, diantaranya ;

Ø Kebajikan tentang pengetahuan yang baik – baik

Kebajikan tersebut disuguhkan bagi semua orang dalam membangun dan memelihara Negara dan para aparat pemerintahannya. Jadi harapannya dalam pelaksanaan pemerintahan mengacu pada Agama, kepercayaan transendental, rohaniah dan metafisika.

Ø Sifat kebajikan adalah abstrak

Menurut Socrates bahwa ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang abstrak lebih nyata dibandingkan ilmu pengetahuan yang terwujud, sekalipun pengalaman dapat dilihat oleh indera.

Ajaran Socrates dan Phytagoras mudah dicerna oleh Plato dan diterima sampai menjadi pengikut yang setia. Paradigma ini seterusnya berkembang menjadi paradigma THEOKRATIS (lawan dari DEMOKRATIS), yaitu wewenang dan perhatian utamanya pada pemerintahan Tuhan yang telah diikhtisarkan melalui wahyu menjadi peraturan manusia sehingga menjadi masyarakat yang mengikuti hukum Tuhan.

Plato juga dalam mengembangkan filsafat pemerintahan mempunyai murid sebagai pengikut ajarannya, karena ajarannya dapat berpengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga beliau mendirikan sekolah di Athena, Pusat Pmerintahan Yunani kuno sebagai polis dengan Demokrasi yang terkenal. Tetapi sikap penolakan Demokrasi oleh Plato dibuktikan dengan mengakarkan kepada muridnya melalui Akademi, yaitu tempat menghasilkan orang-orang yang dapat membawa perubahan bagi Negara Yunani.

Dalam bukunya yang berjudul Republicm, mengemukakan postulat berupa konstitusi menjelaskan metode yang dijadikan pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan masyarakat. Istilah POLITEIA dalam buku tersebut mengenai keadilan. Seseorang membatasi dirinya pada kerja dan dan tempat hidup yang sesuai dengan panggilan, kecakapan dan kesanggupan. Dari semua itu kejujuran moral dan sifat – sifat baik seseorang berhubungan dengan kehidupan bernegara yang terletak pada kesesuaian dan keselarasan antara fungsi disuatu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain. Persoalan yang dibahas didalamnya adalah masalah tugas dan panggilan hidup.

Adapun untuk lebih jelasnya Plato mengemukakan isi dari buku yang berjudul Republicm (Politeia) meliputi:

1. Metafisika

Yaitu cara dalam menemukan pengertian yang sedalam-dalamnya mengenai hakekat alam dan didiskusikan untuk membicarakannya.

2. Etika

Seseorang dalam berkehidupan Negara tidak terlepas dari sifat dan perilaku yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan masyarakat dan seseorang dengan pemerintah untuk bertindak. Tindakan secara nyata dapat diketahui oleh orang lain dengan menghasilkan nilai, budaya dan kepercayaan. Pemerintahpun sangat dibutuhkan dengan adanya sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Batasan dalam perbuatan merupakan etika yang diwujudkan dengan sikap yang baik dan benar, bertujuan terwujudnya keselarasan antara rakyat dan pemerintahnya secara sinergi.

3. Pendidikan

Dalam memerintah, seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan, pemikiran dan penalaran yang berbeda. Plato mengajarkan bahwa seseorang yang layak untuk memerintah adalah mereka yang didalamnya mempunyai kekuatan ilmu. Pemikiran dan penalaran terbesar maka diberikan kekuasaan terbesar untuk menjalankan roda pemerintahan/Negara.

4. Pemerintah yang ideal

Penyelengaraan pemerintah perlu memahami dasar pemerintahan yang baik dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pembangunan. Instrumen tersebut adalah :

v Perlunya instrumen tata pemerintah yang baik, baik peraturan umum maupun peraturan khusus dalam situasi tertentu.

v Instrumen yang mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, secara struktural dan kolektif

v Instrumen yang berkaitan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik melaui evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri atau lembaga independen.

v Mewujudkan adanya persamaan hak yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat

Sistem pemerintahan atau Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana tiap anggota mempunyai fungsi atau tujuan tertentu yang sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar (Negara). Pemerintah termasuk organisasi Nan Ada yang meiliki tujuan tertentu akan dilaksanakan bersama-sama antara rakyat dan pemerintah dengan mengarah pada suatu keadilan. Keadilan akan tercapai apabila setiap orang melakukan dan mengabdikan diri pada fungsi masing-masing sepenuhnya.

Menurut Plato, fungsi masing-masing dapat dianalogikan antara jiwa dan negara. Unsur yang ditemukan pada jiwa seseorang juga dapat dijumpai pada suatu Negara. Dalam jiwa seseorang terdapat unsur keinginan, akal dan semangat. Tidak berbeda jauh dalam suatu Negara juga terdapat tiga jenis kelas, yaitu ;

• Kelas Penguasa
• Kelas pejuang
• Kelas pekerja

Keterkaitan dapat ditemukan pada seorang penguasa yang mengutamakan pemikiran konsep (akal), para pekerja dalam mengerjakan atau melakukan aktivitasnya didasarkan atas keinginan dan nafsu, dan para pejuang (aktivis) dengan semangat yang tinggi mampu mempengaruhi kehidupan dalam bernegara.

Selain itu, dalam memberikan ajaran tentang pergulan antara individu satu sama lain Plato juga mengajarkan cara berkehidupan sosial, diantaranya:

1. Melarang adanya hak milik serta kehidupan berfamili

Ini dimaksudkan bahwa yang memilki Negara adalah masyarakat secara keseluruhan dalam aset-aset, harta kekayaan dan tempat hidupnya. Bukan berarti kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang. Keadilan dalam kepentingan berfamili harus benar-benar terpisah dengan kepentingan Negara.

2. Adanya milik mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Apabila terjadi kepemilikan oleh penguasa secara individu maka akan mengurangi seseorang dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kewajiban berupa membangun negara secara adil tidak terwujud disebabkan penempatan hak seseorang dalam negara tidak sesuai. Sehingga secara tidak langsung negara dirugikan oleh penguasa yang mementingkan keinginannya untuk menguasai.

3. kehidupan berfamili dilarang, dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan bercampurnya kepentingan negara dan kepentingan famili.
4. Hanya untuk penguasa dan pembantu penguasa

Seseorang dalam melaksanakan pemerintahan harus mengakui adanya persamaan hak oleh seluruh masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan umum. Aktivitas suatu negara harus melibatkan semua pihak masyarakat secara teratur dan berdasarkan hukum. Kewajiban dan fungsi masing-masing diwujudkan supaya tercapai kebahagiaan serta peran dari filosof sangat besar untuk menemukan kebenaran yang nyata.

Konsep dasar Filsafat Pemerintahan yang dikemukakan oleh Plato yaitu:

1. kebajikan adalah Ilmu

Plato memberikan sumbangsih tentang filsafat mampu mengahasilkan pengetahuan yang sebenarnya. Dengan berdasarkan ilmu secara teoritis dan empiris, seseorang akan berbuat dalam kehidupan bernegara muncul suatu kebijaksanaan yang diidam-idamkan seseorang atau masyarakat.

2. manusia tidak sama dalam bakat dan kemampuan

Tuhan dalam menciptakan manusia dibekali akal dan nafsu yang dapat membedakan satu sama lain. Potensi diri akan timbul setelah permasalahan yang telah terjadi, cenderung untuk memperbaiki diri mencapai kesempurnaan. Bakat termasuk potensi diri yang sidah ada sejak lahir dapat ditemukan pada ciri – ciri fisik ataupun perilaku . kemampuan juga selalu ada pada individu tergantung tingkat kesanggupan melakukannya. Perbedaan bakat dan kemampuan pasti terjadi manakala antara manusia sedang bekerja dalam organisasi (Negara). Siapa saja yang sudah memilki keuatan secara bakat maupun kemempuan mereka berharap mencapai kesempurnaan diri.

3. Negara merupakan institusi/Lembaga Alam

Pada mulanya Negara bersifat sangat sederhana, pemerintahan negra berjalan secara demokratis langsung karena para warga negara ikut secara langsung keseluruhannya menentukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. Hal ini dapat dilakukan karena negara saat itu hanya merupakan sebatas satu kota dengan jumlah warga hanya sedikit dan kepentingan rakyatpun belum banyak dan rumit seperti sekarang. Menurut Plato, Politeia (Negara) adalah keinginan kerjasama antar manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Jadi negara juga berasal dari ciptaan alam yang sudah terbentuk, tumbuh dan berkembang secara alami. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial sekaligus juga makhluk politik oleh karenanya manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.

4. Tujuan masyarakat adalah kebaikan bersama

Apa yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai kebutuhan dalam hidup akan dituangkan kedalam peraturan kebijakan pemerintahan. Pemerintah yang mengurus dan mengatur kebijakan tersebut diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan masyarkat banyak terdapat dalam aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan atau Negara.

Pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak akan berjalan begitu saja tanpa adanya hambatan-hambatan. Peran pemerintah sebagai problem solver bagi masyarakatnya harus mengetahui hambatan apa saja yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Ada 2 hal yang dapat mengancam pemerintahan :

1. Jika ada pejabat – pejabat yang tidak mampu
2. kelompok oposisi dan orang-orang yang secara pribadi mengejar kekuasaan

Plato memberikan anjuran dalam mencari jalan keluar dari hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemerintahan, diantaranya :

Ø Suatu badan pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan ahli pemerintahan

Ø Dengan menentukan sistem komunal terhadap goglongan-golongan yang memegang pemerintahan

Ø Yang memegang pemerintahan tidak diperkenankan menangani suatu keluarga.

Selanjutnya beliau menulis sebuah buku yang berisi tentang penguasa sebagai pengemban dan penjaga hukum, judul buku tersebut adalah HUKUM (NOMOI).

Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat sama-sama memiliki tujuan perdamaian yang berdasarkan pada harmoni antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Semua mempunyai hak politik yang sederajat maka penguasa merupakan pilihan dari rakyat.

2. ARISTOTELES (384 - 322)

Dalam bukunya ”POLITIK (POLITICA)” Aristoteles menggunakan metode induksi sebagai ajaran yang digunakan di sekolah LYCEUM. Kesimpulan dijelaskan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah. Beliau menjelaskan mengenai hakekat Negara bahwa Negara sebagai suatu gabungan bagian-bagian yang berasal dari individu, famili dan keluarga. Negara merupakan proses kelanjutan satuan famili yaitu bentuk yang didasarkan pada fitrah kejadian manusia.kelanjutan dari gabungan yang ada berakhir pada kesempurnaan dan bentuk yang sebenar-benarnya.

Pencapaian pada kesempurnaan membentuk negara, masyarakat merupakan makhluk politik (zoon politicon),. Berarti antara satu sama lain masyarakat salng membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidupnya yang memiliki tujuan kebaikan dalam hidup. Kehidupan yang nyata berupa keluarga dan hak milik, ini disebabkan antara lain :

1. milik memungkinkan seseorang untuk lebih mencurahkan perhatian pada masalah-masalah umum.

Untuk mencukupi kebutuhan seseorang dapat menggunakan milik sebagai alat supaya ada waktu luang (Leisure). Selain itu milik juga dapat digunakan sebgai fungsi sosial yang mana dijadikan alat untuk kebaikan hidup masyarakat. Penukaran harta milik pribadi dapat menggantikan kebutuhan yang belum terpenuhi antara satu sama lain.

2. milik yang berhubungan akan merusak manusia.

Seseorang menuntut ilmu bertujuan membentuk watak tabiat manusia, bukan semata-mata berhubungan dengan kecakapan, kesanggupan dan pengetahuan. Pendidikan dapat dijadikan dasar dalam pemerintahan yang berkaitan dengan harta, darah keturunan dan kedudukan serta demokrasi (Pemerintahan orang banyak).

Dasar sosial juga merupakan hal yang penting dari bentuk konstitusi ideal, yaitu adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari pada kelas yang mewah, tetapi sebaliknya lebih luas pula dari kelas yang miskin.

Menurut Aristoteles, Fungsi negara dibagi 3:

1. Fungsi pembahasan

2. fungsi administrasi

3. fungsi pengadilan

hukum yang sudah berlaku harus diletakkan diatas segalanya dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. Dikatakan adil sesuatu dilihat dari sudut hak dan hal kebajikan yang ditindak lanjuti oleh seseorang yang bersikap dan tindak tanduk sesuai dengan hukum dan moral. Perasamaan hukum yang proposional dalam mengambil sesuatu sebatas apa yang menjadi haknya. Dalam menjaga keadilan, pemerintah menjaga keseimbangan pembagian itu berdasarkan pada sumbangan masing-masing warga negara.

Pelayanan Publik Amburadul

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelegaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelengaraan pelayanan publik. Elite politik dan birokrasi, dan atau yang dekat dengan mereka, seringkali memperoleh perlakuan istimewa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akses terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan publik sering berbeda tergantung pada kedekatannya dengan elite birokrasi dan politik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyrakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Meluasnya praktik-praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Masyarakat harus membayar lebih mahal tidak hanya ketika menyelesaikan urusan KTP, Paspor dan berbagai perijinan tetapi juga ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti kendaraan bermotor, jalan tol dan komoditas lainnya. KKN diyakini oleh publik menjadi sumber dari biaya birokrasi dan distorsi dalam mekanisme pasar, seperti praktik monopoli dan ologopoli yang amat merugikan kepentingan publik.

Rendahnya kemampuan birokrasi merespons krisis ekonomi me3mperparah krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik. Dinamika ekonomi dan politik yang amat tinggi, sebgai akibat dari krisis tersebut ternyata tidak dapat direspons dengan baik oleh birokrasi publik sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit dan tidak pasti. Inisiatif dan kreatifitas birokrasi dalam merespons krisis dan dampaknya sama sekali tidak memadai. Masyarakat yang mengharapkanbirokrasi publik dapat memberi respons yang tepat dan cepat terhadap krisis yang terjadi menjadi amat kecewa karena ternyata tindakan birokrasi cenderung reaktif dan tidak efektif. Berbagai persoalan yang terjadi dipusat dan didaerah tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung dibiarkan sehingga masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan krisis ini.

Berbagai fenomena diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Praktik-praktik KKN yang terjadi dalam kehidupan birokrasi telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari masyarakatnya. Orientasi kepada kekuasaan membuat birokrasinya menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi selama ini ternyata juga menciptakan berbagai distorsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cenderung memperburuk krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, maka amat sulit mengharapkan pemerintah dan birokrasinya mampu mewujudkan kinerja yang baik. Pemerintah dan birokrasinya telah gagal menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasinya gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Dengan menggunakan metafora biologi, Osborn dan Plastrik (1998) menjelaskan lima DNA, kode genetika, dalam tubuh birokrasi dan pemerintah yang mempengaruhi kapasitas dan perilakunya. Sikap dan perilaku dari suatu birokrasi dan pemerintah dalam menyelengarakan pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh bagaimana kelima DNA dari birokrasi itu dikelola, yaitu misi (purpose), akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan dan budaya. Kelima sistem DNA ini akan saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam membentuk perilaku birokrasi publik. Pengelolaan dari kelima sistem kehidupan birokrasi ini akan menentukan kualitas sistem pelayanan publik.

Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Birokrasi publik diIndonesia sering kali tidak memiliki misi yang jelas sehingga fungsi-fungsi dan aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi itu cenderung semakin meluas, bahkan mungkin menjadi semakin jauh dari tujuan yang dimiliki ketika membentuk birokrasi itu. Perluasan misi birokrasi ini sering kali tidak didorong oleh keinginan birokrasi itu agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya, tetapi didorong oleh keinginan birorasi unr\tuk memperluas aksesnya terhadap kekuasaandan anggaran. Dalam situasi yang fragmentasi birokrasi amat tinggi, maka kecenderungan semacam ini tidak hanya akan membengkakkan birokrasi publik, tetapi juga menghasilkan duplikasi dan konflik kegiatan dan kebijakn antar departemen dan berbagai non departemen. Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik, konflik kebijakan antar departemen dan lembaga non departemen b8kan hanya melahirkan inefisiaensi, tetapi juga membingungkan masyarakat pengguna jasa birokrasi.

Ketidakpastian misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik diIndonesia yang cenderung menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima, maka ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan peraturan sebagai kriteria utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Para pejabat birokrasi sering mengabaikan perubahan yang terjadidalam lingkungan dan alternatif cara pelayanan yang mungkin bisa mempermudah para pengguna layanan untuk bisa mengakses pelayanan secara lebih mudah dan murah. Ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan menjadi indikator kinerja yang dominan sehingga keberanian untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas dalam merespons perubahan yang terjadi dalam masyarakat menjadi amat rendah. Rutinitas dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan benar dalam penyelengaraan pelayanan publik. Birorasi yang seperti ini tentu amat sulit menghadapi dinamika yang amat tinggi, yang muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi dan politik yang sekarang ini terjadi diIndonesia. Krisis ini mengajarkan kepada kita betapa rapuhnya sistem birokrasi publik diIndonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dalam lingkungannya.Tentunya kegagalan birokrasi dalam merespons krisis ekonomi dan politik secara baik juga amat ditentukan oleh bagaimana sistem kekuasaan, akuntabilitas, intensif dan budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini.

Uraian diatas menjelaskan bahwa kemempuan pemerintah dan birokrasinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik amat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk memahami kinerja birokrasi dalam penyelengaraan pelayanan publik, tentu tidak cukup hanya dengan menganalisisnya dari satu aspek yang sempit, tetapi harus bersifat menyeluruh dengan memperhatikan semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh birorasi serta keterkaitan sati dengan yang lainnya. Dengan cara p-andang seperti ini, maka informasi tepat dan lengkap mengenai kinerja birokrasi dapat diperoleh dan kebijakan reformasi birokrasi yang holistik dan efektif bisa dirumuskan dengan mudah. Dengan melaksanakan kebijakan seperti ini, maka diharapkan perbaikan kinerja birokrasi dalam penyelengaraan pelayanan publik akan bisa segera dinikmati oleh masyarakat luas.Pusat dan Daerah.