Pertemuan Cikeas Bahas Kasus Nazar-Anas?
Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, kepada pers.
"Tapi perwakilan saja, tidak semua hadir," ucapnya.
Soal apa saja yang akan dibahas, menurut dia, seputar perkembangan isu yang berkaitan dengan nama partai.
"Itu rapat rutin biasa, rapat kali ini dipimpin Ketua Dewan Pembina," terangnya.
Agendanya, Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina akan mendengarkan dari para anggotanya soal isu-isu di sekitar Demokrat. Sebaliknya, para anggota Dewan Pembina akan meminta masukan informasi dari SBY.
"Beliau butuh masukan, di samping kita juga butuh info dari RI-1," sebutnya.
Tapi dia tak pungkiri bahwa ada suara dari anggota Dewan Pembina yang menginginkan pembahasan khusus terkait Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum. Nama Anas banyak dipergunjingkan publik atas dugaan keterlibatanya dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dan pembangunan pusat olahraga Hambalang.
"Biasalah, orang yang punya aspirasi seperti itu. Tapi ada yang menentang, biasalah dinamika," tandasnya
Berbagai riset lembaga survei belakangan memotret Partai Demokrat dalam posisi titik nadir. Ini tidak terlepas dari kasus bekas Bendahara Umum Parta Demokrat Nazaruddin yang menyeret sejumlah petinggi partai. Dewan Pembina pun turun gunung menyelesaikan kemelut internal partai.
Dua kali rapat Dewan Pembina Partai Demokrat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan pembina Partai Demokrat Marzuki Alie selalu tak berujung. Tidak ada jalan keluar dalam merespons persoalan internal. Menyerah, akhirnya Dewan Pembina melibatkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY untuk menyelesaikan persoalan internal.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyebutkan, setelah tak ada jalan keluar, akhirnya jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat menyerahkan perkara tersebut ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY.
"Belum ditemukan formulanya. Formula A sulit, formula B juga sulit. Termasuk what next apa, juga tidak tahu. Pada akhirnya kita serahkan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak SBY," ujar Mubarok kepadaINILAH.COM melalui saluran telepon di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2012) petang.
Lebih dari itu, Mubarok menyebutkan rapat internal Dewan Pembina Partai Demokrat bertujuan agar partainya selamat dan tetap eksis. "Idenya bagaimana menyelamatkan partai ke depan, supaya tetap eksis," jelas Mubarok.
Sebagaimana dimaklumi, kasus Nazaruddin yang berlangsung sejak April 2011 lalu ikut mempengaruhi citra Partai Demokrat. Seperti terungkap dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 1-7 Juni 2011 lalu yang mengungkapkan Partai Demokrat jeblok menjadi 15,5 persen pada Juni 2011 dari sebelumnya 20,5 persen pada Januari 2011.
Dalam fakta persidangan terdakwa Nazaruddin pekan lalu yang menghadirkan saksi Mindo Rosalina Manulang menyebut beberapa kader Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, serta Angelina Sondakh. Nama-nama tersebut diduga terkait dengan kasus suap wisma Atlit Jakabaring, Sumatera Selatan.
Dihubungi terpisah anggota Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaedy Marasabesy menyebutkan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat di kediaman SBY salah satunya terkait posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Membicarakan internal Partai Demokrat, salah satunya terkait dengan posisi Anas Urbaningrum," ujar Suaedy.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi Ruhut Poltak Sitompul menyebutkan apapun keputusan Dewan Pembina Partai Demokrat harus loyal, patuh dan siap mengamankan kebijakan tersebut. "Jadi jangan coba-coba mbalelo atas keputusan Dewan Pembina, karena Pak SBY ikon Partai Demokrat," tegasnya dihubungi di Bima, NTB, Selasa (24/1/2012).
Dia menegaskan Partai Demokrat tidak akan melindungi siapapun dan apapun posisi kader Partai Demokrat apabila terdapat bukti hukum. Oleh karenanya, kata Ruhut, keputusan Dewan Pembina harus didukung semua pihak.
Sumber INILAH.COM di parlemen menyebutkan rapat Dewan Pembina Partai Demokrat Selasa (24/1/2012) malam salah satunya membahas nasib Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Anas sulit untuk dibantu kasus hukumnya. Nah, Dewan Pembina akan membahas formulanya," ujar sumber tersebut yang mewanti namanya untuk tidak ditulis.
Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat M Rahmad mengatakan tidak benar dan tidak masuk akal jika tujuan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat untuk membahas pergantian Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Itu hanya isu yang sengaja diangkat oleh pihak yang menginginkan agar Partai Demokrat pecah," katanya dalam pesan singkat yang diterima.
Formula melengserkan Ketua Umum Parai Demokrat sebenarnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat. Merujuk AD Partai Demokrat Pasal 100 ayat 3 disebutkan Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan dari Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Disebutkan pula (ayat 4), dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB.
KLB pun sejatinya tidak harus bergantung pada pengurus cabang dan daerah Partai Demokrat. Karena dalam AD Partai Demokrat, usulan KLB bisa diajukan oleh majelis tinggi partai atau 1/2 DPD dan 2/3 DPC se-Indonesia. Artinya, tanpa meminta pertimbangan DPC dan DPD, KLB dapat digelar atas permintaan majelis tinggi partai.
Siapa majelis tinggi partai? Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 13 disebutkan majelis tinggi partai berjumlah sembilan orang yang terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ex officio Ketua Dewan Pembina (SBY), Wakil Ketua Majelis Tinggi ex officio Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta satu sekretaris, dan enam anggota.
Apakah benar nasib Anas ditentukan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat? Itu tidak mustahil terjadi, apalagi peran SBY cukup dominan, sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi partai. Kita lihat saja.
Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat (PD) belum bisa bertindak untuk memeriksa sejumlah pihak di internal DPP PD. Terutama, yang menyangkut masalah wisma atlet. Hasil pertemuan Dewan Pembina Demokrat selasa (24/1/2012) malam, kemungkinan akan ditindak lanjuti dengan meminta klarifikasi Andi Mallarangeng.
Dalam kesaksiannya di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) beberapa waktu silam, Mindo Rosalinda Manulang mengaku menyerahkan Rp 500 juta ke tim sukses Andi Mallarangeng di kongres PD 2010. Namun, hingga kini belum ada tindakan dari partai.
"Pada prinsipnya kita menyerahkan kepada hukum. Mestinya akan dilakukan klarifikasi (Rosa menyebut tim sukses Andi Mallarangeng, red). Inikan masih pertemuan Dewan Pembina, kita tunggu," ujar Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP PD Suaedy Marasabesy kepada INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Pertemuan Dewan Pembina PD ini salah satu pembahasannya adalah terkait masalah yang melanda kader-kader PD dalam persoalan hukum. Salah satunya adalah dugaan suap wisma atlet SEA Games yang turut menyeret sejumlah nama. Bahkan, terbaru Rosa menyebut memberikan dana ke tim sukses Andi Mallarangeng (AM). Tim sukses AM sendiri sudah membantahnya.
Persoalan semakin rumit ketika KPK sendiri mengaku sudah mengantongi tersangka baru dalam kasus wisma atlet ini. Tidak menutup kemungkinan juga, lanjut Suaedy, pihaknya meminta klarifikasi ke Andi Mallarangeng.
"Iya itu salah satu (meminta klarifikasi Andi Mallarangeng, red), kita lihat hasilnya. Sampai kemarin, belum sampai ke situ. Dan ini kan baru katanya-katanya," ujarnya.
Pertemuan malam ini di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, bisa saja diperuntukkan juga guna meminta penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Sebab Andi adalah sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Syarief memastikan Andi akan hadir malam ini di Ciekas. "Pak Andi hadir," terangnya.
Wajar saja jika jajaran Dewan Pembina resah melihat citra partai yang kian terpuruk. Sebab, tersangka kasus wisma atlet M Nazaruddin menyebut sejumlah elite Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Mahyuddin dan Sutan Bhatoegana.
"Kita suka jadi bahan ulasan di media ya kan? Sehingga ada satu pencitraan bahwa seakan-akan Partai Demokrat itu terbawa-bawa juga. Ini yang tidak kita kehendaki," ujar Syarief.
Jika menilik perkembangan persidangan dan penyidikan kasus di Kemenpora, bisa saja pertemuan malam ini digelar guna mengantisipasi jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kader Demokrat sebagai tersangka baru kasus tersebut.
Sebab, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, calon tersangka baru kasus wisma atlet Jakabaring sudah setengah matang. Entah apapun hasil pertemuannya, yang jelas forum koordinasi Dewan Pembina Partai Demokrat merupakan salah satu forum yang bermartabat di internal Demokrat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar