Sejarah Letusan Gunung Galunggung yang Mendunia

Petugas pos pengamatan Gunung Galunggung (Dok: Sindo TV)

BANDUNG- Gunung Galunggung, Tasikmalaya-Garut, Jawa Barat, terakhir kali meletus pada 5 April 1982 hingga 8 Januari 1983. Saat itu menghasilkan cendawan tinggi berwarna hitam. Ketinggiannya diperkirakan mencapai ketinggian 10 kilometer.

Kepala Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jabar, A Djumarma Wirakusumah, menuturkan letusan Gunung Galunggung menyebabkan pesawat terbang British Airways melakukan pendaratan darurat di Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena salah satu mesin jetnya ada yang mati akibat kemasukan abu vulkanik.

“Gunung Galunggung (letusannya) juga mendunia, karena mengganggu pesawat kan,” kata Djumarma saat ditemui di sela Seminar Geologi, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2012).

Waktu Gunung Galunggung meletus pada 1982, kenang Djumarma, dirinya baru saja menjadi PNS sebagai staf Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saat itu banyak PNS yang langsung diterjunkan untuk mengatasi letusan Gunung Galunggung. Letusan Gunung Galunggung pada 1982 itu memang termasuk besar dan lama, yakni hingga 9 bulan.

Letusannya menghancurkan kubah lava yang terbentuk sejak terakhir kali meletus pada 1918. Akibat letusan, muncullah air yang membentuk danau. Adanya danau ini membuat efek bahaya letusan tersendiri.

Jika Gunung Galunggung meletus, air danau yang terjadi pada 1956 lalu memiliki air 7,8 juta ton meter kubik itu akan mendidih karena dipanaskan lahar yang berada di bawahnya. Diperkirakan, lahar yang berada di sekitar danau mencapai 8,9 juta ton meter kubik akan panas.

Berdasarkan pengalaman letusan di Gunung Kelud pada 1919 yang menewaskan 3.000 orang. Gunung Kelud memiliki danau yang airnya menjadi mendidih karena material mengakibatkan letusan.

Sehingga pascaletusan 1982, mulai dilakukan proses pengurangan air danau dengan dibuatnya terowongan air yang membuang air danau ke Sungai Cikunir.

Lanjut Djumarma, pihaknya sudah melakukan simulasi berdasarkan perkampungan di sana, volume dihitung, kecepatan gerak, kemiringn lereng, semua berkaitan dengan daya jangkau lahar jika terjadi letusan.

Kesimpulannya, jika volume air di danau Gunung Galunggung 7,1 juta ton meter kubik, maka jarak lahar panas akan menjangkau 5,5 kilometer. Jika volume air 2,9 juta ton meter kubik jangkauan mencapai 2,7 kilometer, dan jika volumenya kurang dari 1 juta ton meter kubik, ternyata jangkauan letusan hanya sampai 1,9 kilometer.

“Menurut data 1996, perkampungan terdekat dengan Gunung Galunggung jaraknya 2,1 kilometer. Tetapi sekarang volume air pasti berbeda dengan dulu. Endapan materialnya bisa lebih besar,” ungkapnya.

Namun, belum diketahui tahapan status yang terjadi saat letusan 1982. Pasalnya, waktu itu penghitungan dilakukan secara manual. Berbeda dengan saat ini yang memiliki alat-alat canggih untuk mengukur aktivitas gunung berapi.

Kronologi letusan dilakukan berdasarkan pantauan warga khususnya aparat desa yang menyampaikan laporan ke Badan Geologi. Saat itu laporan terjadinya gejala letusan Gunung Galunggung mulai terjadi sejak Oktober 1981 hingga Januari 1982.

Dalam empat bulan sebelum ledakan saat itu, sudah terjadi gempa. Pada April 1982 suasana di Cipanas (puncak) sudah terjadi beberapa kali getaran. Jalanan menuju puncak juga tampak bekas tembakan-tembakan vulkanik yang berceceran. Sedangkan suasana di sekitar gunung juga terasa panas.

“Dua hari sebelum meletus, ada petugas kami yang mengontrol gunung. Ternyata di sana sudah muncul asap. Maka esoknya (5 April), meletus,” tuturnya.

Proses terjadinya Gunung Galunggung sebenarnya terjadi sejak 4.000 tahun lalu. Pembentukan gunung api tersebut berawal dari letusan besar dari Gunung Guntur (kini namanya Galunggung).

Djumarma menuturkan, pihaknya telah melakukan pemetaan geologi gunung api Galunggung dengan sumber dari material Gunung Galunggung seperti bebatuan akibat letusan 1981-1982. Dari material tersebut, pihaknya berhasil menemukan urutan pembentukan Gunung Galunggung.

“Dulunya Gunung Galunggung adalah Gunung Gede yang puncaknya Kawah Guntur. Ini beda dengan Gunung Gede di Garut ya,” tuturnya.

Kawah Guntur merupakan tempat magma. Di kawah tersebutlah berlangsung pembentukan lapa atau lahar Galunggung, termasuk pembentukan awan panas jika nantinya meletus.

Pada 4000 tahun lalu, terjadi pelencengan magma ke Kawah Guntur hingga melenceng ke bagian timur tenggara. Selain itu, terjadi retakan di bagian atas tubuh Gunung Galunggung. Akibatnya terjadi longsor yang sangat besar hingga mengalir ke timur tenggara. Longsoran vulkanik tersebut membuat Kawah Guntur menjadi menjorok keluar. Hal itu membuat letusan hingga membentuk awan panas.

“Longsor yang membentuk magma ke arah timur tenggara itu membentuk Perbukitan Sapuluhrebu yang berada di Tasikmalaya. Orang Tamsikmalaya sendiri tidak kenal Perbukitan Sapuluhrebu, mereka hanya menyebutnya pasir-pasir (bukit),” terangnya.

Setelah terbentuknya Perbukitan Sapuluhrebu, material kering yang turun melalui lereng tebing dan terjal ke daerah kaki gunung menyebar ke kiri dan kanannnya hingga membentuk bukit-bukit kecil yang tingginya antara 30-40 meter.

Bukit-bukit tersebut jumlahnya sangat banyak, jaraknya aekira 27 kilometer dari puncak dan berjajar hingga Cipatujah, Tasikmalaya. “Itulah hubungan gunung api Galunggung dengan Perbukitan  Sapuluhrebu yang terjadi sejak 4.000 tahun lalu,” terangnya.
(kem)

Waspada Erupsi Gunung Galunggung

   

 

  Aktivitas Gunung Galunggung di yang berada di kawasan Linggarjati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), kembali meningkat, Selasa (14/2). Meski demikian, Gunung yang termasuk kategori gunung paling berbahaya di Indonesia ini masih berstatus waspada, sejak Senin (13/2).

Hingga Selasa siang, gempa tektonik masih terjadi di gunung yang pernah meletus pada 1982. Gunung pun mengeluarkan debu yang warnanya kehitam-hitaman, serta perubahan pada air kawah.

Petugas di pos pemantau Gunung Galonggung Supratno, Selasa, mengatakan, meski aktivitas gempa vulkanik ada penurunan dibanding hari-hari sebelumnya, gempa tektonik mengalami peningkatan.

"Hari ini, ada penambahan satu dan dua kali gempa (tektonik),"? ujarnya.

Ia belum bisa memastikan apakah debu tersebut beracun, dan berbahaya bagi warga di sekitar atau sebaliknya.

"Untuk memastikan apakah debu itu beracun atau tidak, besok ada tim yang akan dating ke Gunung Galunggung, termasuk dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," tuturnya.

Untuk itu, Supratno menambahkan belum ada imbauan dari pihak terkait, apakah warga Kampung Batu, Desa Linggarjati, Kecamatan Sukaratu, harus dievakuasi atau tidak. "Yang jelas, Pos pemantauan harus berjarak 4 kilometer dari puncak gunung," jelasnya.

Seperti diketahui, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status gunung itu dari normal ke waspada, menyusul adanya peningkatan kegempaan, suhu air, serta perubahan pada air danau kawah dan analisis data sejak Minggu (12/2) pukul 15.00 WIB.

Dari pengamatan PVMBG, peningkatan kegempaan yang terekam sesimograf sejak 1 hingga 31 Januari 2012 sebanyak 16 kali gempa vulkanik dalam. Lalu sejak 1 hingga 11 Februari 2012 terekam sebanyak 11 kali vulkanik dalam. (EM/OL-10)

Derita Waga Garut tak pernah susut

Memasuki bulan kedua di tahun 2012, kondisi masyarakat di Kabupaten Garut semakin memperihatinkan. Berita tentang Garut, dalam media lokal maupun nasional didominasi berita mengenai kemiskinan, anak kurang gizi, jembatan putus, sekolah roboh, rakyat rawan daya beli dan rawan pangan. Berita-berita itu ibarat parade kemiskinan yang ditatap dan disantap setiap harinya di ruang-ruang publik.
Gayung ternyata tak bersambut, kondisi masyarakat tersebut tidak direspon oleh wakil rakyat di DPRD Garut. Hal ini tercermin dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2012 yang beberapa waktu lalu diparipurnakan. RAPBD Garut yang penyusunannya telat, ternyata sama sekali tidak memprioritaskan kebutuhan rakyat Garut.
Yang paling mencengangkan, dalam APBD 2012 terdapat anggaran untuk pembelian 16 mobil dinas anggota dewan senilai Rp. 3,6 miliar. Pengalokasian dana untuk mobil dinas itu jelas hanya akan dinikmati wakil rakyat saja. Ironis memang, ketika kondisi rakyat yang terbelenggu kemiskinan, tidak dijawab dengan alokasi anggaran yang pro rakyat. Tidak ada alokasi khusus untuk program-program pengentasan kemiskinan atau peningkatan daya beli rakyat. Dibandingkan dengan anggaran kesehatan dan pendidikan, alokasi anggaran untuk pembelian mobil dinas ini jelas tidak berimbang.
Rakyat Garut patut mempertanyakan, apakah wakil rakyat di DRPD benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Atau hanya memperdulikan kepentingannya saja. Beginilah, jika wakil rakyat sudah tidak menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, kebijakan apapun, termasuk anggaran tidak mengukur perasaan rakyat. Sungguh disayangkan, anggota dewan sebagai produk dari demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat, ternyata tidak mempunyai itikad politik menyejahterakan rakyat sebagai konstituennya.
Selanjutnya perlu langkah-langkah strategis yang pro rakyat dalam menyikapi hal ini. Satu-satunya langkah strategis itu adalah membatalkan pengalokasian anggaran 16 mobil dinas tersebut. Jauh lebih baik, dana Rp. 3,6 miliar tersebut dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi rakyat Garut yang memperihatinkan, membantu penguatan daya beli masyarakat yang rawan pangan seperti masyarakat yang makan pisang dan gadung di Cibalong. Atau dialokasikan saja untuk memperbaiki infrastruktur vital seperti jembatan-jembatan yang rusak.
Jika alokasi anggaran untuk mobil dinas tersebut direalisasikan, maka itulah bentuk penghianatan dewan terhadap rakyat. Padahal, kendaraan dinas yang ada masih bisa digunakan. Jika ada kerusakan maka memperbaikinya jauh lebih menghemat anggaran. Namun jika tetap saja anggaran ini direalisasikan, apakah pantas legislatif disebut sebagai wakil rakyat dan eksekutif disebut pemimpin rakyat?

Harga Kursi Wakil Bupati Garut Rp. 500 Juta?

Isu pemilihan Wakil Bupati Garut pengganti Dicky Chandra yang mengundurkan diri, dari hari ke hari kian kencang saja, terutama isu seputar siapa dua calon yang bakal diajukan Bupati Aceng Fikri untuk dipilih DPRD. Banyak pihak menduga Bupati Fikri seolah kebingungan dalam memilih calon yang pas untuk diajukan ke DPRD. Dari nama-nama yang beredar di masyarakat,  seperti Ahmad Bajuri, Lucky Trenggana, Dedi Hasan Bahtiar, Asep Hamdani, H. Babay dll, tidak seorang pun yang terdengar bakal dipilih Bupati untuk dijadikan wakilnya.
Malah isu yang santer didengar masyarakat adalah munculnya nama calon lain di luar yang disebutkan tadi, dan adanya “lelang kursi” untuk menempati jabatan wakil bupati itu. Seorang member grup Gosip Garut dalam  postingan wallpost-nya misalnya menyebutkan, bahwa figur yang akan dipilih Bupati Aceng sebagai wakil bupati adalah orang dekatnya. Sayang, postingan itu tidak menyebut secara jelas siapa nama figur  yang dikatakan “orang dekat” Bupati Aceng dimaksud.
“Entahlah, nama yang dimaksud mungkin saja orang yang sudah berani ‘menebak’ harga kursi Wakil Bupati Garut, atau bisa juga orang yang memang dekat dengan Bupati Aceng,” kata sumber  Gosip Garut. Menurut isu yang ditangkap sumber, besarnya tarif untuk kursi wakil bupati disebutkan sebesar Rp. 500 juta. Bahkan di antaranya ada yang menyebutkan sebesar Rp. 2 miliar. “Jadi siapa yang berani menebak tarif itu, dapat dipastikan dialah yang akhirnya dipilih Bupati Aceng untuk mendampinginya sebagai wakil,” sambung sumber.
Terkait dengan isu adanya komersialisasi jabatan untuk posisi Wakil Bupati Garut, sejumlah mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Garut pernah menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Bupati Garut Jalan Pembangunan. Mereka meminta kursi wakil bupati yang saat ini kosong, jangan sampai diperjualbelikan. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk yang salah satunya bertuliskan ‘Wabup Mau? Wani Piro?’.
Tulisan yang mengutip celotehan pada salah satu iklan rokok di televisi itu seperti menyindir maraknya penyuapan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka sengaja memperlihatkan tulisan itu sebagai keprihatinan atas kencangnya indikasi komersialisasi terkait pengisian kursi Wakil Bupati (Wabup) Garut yang saat ini masih kosong.
Keprihatinan dan protes mahasiwa  itu bukan hanya disampaikan melalui orasi dan tulisan. Mereka bahkan menggelar aksi teatrikal diiringi tabuhan drum serta suara protes yang diperdengarkan lewat megaphone.
Dari tengah barisan demonstran, dua mahasiswa maju ke depan. Masing-masing mukanya ditutupi topeng kertas. Salah satunya berlagak sebagai Bupati Garut dengan muka berpenutup topeng kertas bertuliskan “Bupati-ane bingung”. Seorang lagi bergaya selaku calon Wakil Bupati Garut. Pada mukanya yang ditutupi topeng kertas itu tertera tulisan ‘Wakil Bupati’ dengan dikelilingi beberapa tanda tanya.
Kedua orang tersebut tampak berbisik-bisik seakan tengah melakukan lobi politik soal kursi wabup. Tak lama berselang, dari tangan calon ‘Wabup’ keluar selembar uang kertas dengan nominal Rp50.000 yang diberikannya kepada ‘Bupati’.

Bupati Garut Poligami...wawww...???

Cara Belajar Efektif

TIPS BELEJAR EFEKTIF SAAT MENJELANG UJIAN

1. Pilih Waktu Belajar yang Tepat
Waktu belajar yang paling pas adalah pada saat badan kita masih segar. Memang tidak semua orang punya waktu belajar yang sama. Tapi biasanya, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berkonsentrasi penuh. Gunakan saat ini untuk mengolah materi-materi baru. Sisa-sisa energi bisa digunakan untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan pekerjaan rumah.

2. Bangun Suasana Belajar Yang Nyaman
Banyak hal yang bisa buat suasana belajar menjadi nyaman. Kita bisa pilih lagu yang sesuai dengan mood kita. Tempat belajar juga bisa kita sesuaikan. Kalau sedang bosan di kamar bisa di teras atau di perpustakaan. Kuncinya jangan sampai aktivitas belajar kita mengganggu dan terganggu oleh pihak lain.

3. Kembangkan Materi Yang Sudah di Pelajari
Kalau kita sudah mengulang materi dan menjawab semua soal latihan, jangan langsung tutup buku. Cobalah kita berpikir kritis ala ilmuwan. Buatlah beberapa pertanyaan yang belum disertakan dalam soal latihan. Minta tolong guru untuk menjawabnya. Kalau belum puas, cari jawabannya pada buku referensi lain atau internet. Cara ini mengajak kita untuk selalu berpikir ke depan dan kritis

4. Mencatat Pokok-Pokok Pelajaran
Tinggalkan catatan pelajaran yang panjang. Ambil intisari atau kesimpulan dari setiap pelajaran yang sudah dibaca ulang. Kata-kata kunci inilah yang nanti berguna waktu kita mengulang pelajaran selama ujian.

5. Membaca Adalah Kunci Belajar
Supaya kita bisa paham, minimal bacalah materi baru dua kali dalam sehari, yakni sebelum dan sesudah materi itu diterangkan oleh guru. Karena otak sudah mengolah materi tersebut sebanyak tiga kali jadi bisa dijamin bakal tersimpan cukup lama di otak kita.

6. Belajar Itu Memahami Bukan Sekedar Menghapal
Ya, fungsi utama kenapa kita harus belajar adalah memahami hal-hal baru. Kita boleh hapal 100% semua detail pelajaran, tapi yang lebih penting adalah apakah kita sudah mengerti betul dengan semua materi yang dihapal itu. Jadi sebelum menghapal, selalu usahakan untuk memahami dulu garis besar materi pelajaran.

7. Hapalkan Kata-Kata Kunci
Kadang, mau tidak mau kita harus menghapal materi pelajaran yang lumayan banyak. Sebenarnya ini bisa disiasati. Buatlah kata-kata kunci dari setiap hapalan, supaya mudah diingat pada saat otak kita memanggilnya. Misal, kata kunci untuk nama-nama warna pelangi adalah MEJIKUHIBINIU, artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu.

8. Kembangkan Materi Yang Sudah di Pelajari
Kalau kita sudah mengulang materi dan menjawab semua soal latihan, jangan langsung tutup buku. Cobalah kita berpikir kritis ala ilmuwan. Buatlah beberapa pertanyaan yang belum disertakan dalam soal latihan. Minta tolong guru untuk menjawabnya. Kalau belum puas, cari jawabannya pada buku referensi lain atau internet. Cara ini mengajak kita untuk selalu berpikir ke depan dan kritis.

9. Latih Sendiri Kemampuan Kita
Sebenarnya kita bisa melatih sendiri kemampuan otak kita. Pada setiap akhir bab pelajaran, biasanya selalu diberikan soal-soal latihan. Tanpa perlu menunggu instruksi dari guru, coba jawab semua pertanyaan tersebut dan periksa sejauh mana kemampuan kita. Kalau materi jawaban tidak ada di buku, cobalah tanya ke guru.

10. Sediakan Waktu Untuk Istirahat
Belajar boleh kencang, tapi jangan lupa untuk istirahat. Kalau di kelas, setiap jeda pelajaran gunakan untuk melemaskan badan dan pikiran. Setiap 30-45 menit waktu belajar kita di rumah selalu selingi dengan istirahat. Kalau pikiran sudah suntuk, percuma saja memaksakan diri. Setelah istirahat, badan menjadi segar dan otak pun siap menerima materi baru.

Satu lagi, tujuan dari ulangan dan ujian adalah mengukur sejauh mana kemampuan kita untuk memahami materi pelajaran di sekolah. Selain menjawab soal-soal latihan, ada cara lain untuk mengetes apakah kita sudah paham suatu materi atau belum. Coba kita jelaskan dengan kata-kata sendiri setiap materi yang sudah dipelajari. Kalau kita bisa menerangkan dengan jelas dan teratur, tak perlu detail, berarti kita sudah paham.

Manajemen Konflik

Konflik dalam keseharian kita kini tak terhindarkan, ditambah lagi pelaku konflik yang tidak hanya menyangkut orang per orangan melainkan menjadi kelompok per kelompok maupun negara ke negara lainnya. Manajemen konflik menjadi sangat penting untuk dipahami oleh anda, dikarenakan penengah diperlukan dalam suatu konflik untuk menyelesaikannya.

Maka dari itu pentingnya kita mengenali Teori dan Manajemen Konflik yang dapat menjadi landasan maupun pegangan kita sebagai penengah konflik. Simak materi berikut :

Definisi Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

* Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.

* Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

* Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

* Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

* Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses.

Minnery (1980:220) juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.

Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik.

Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga.

Teori-teori Konflik

Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik, dan sasarannya antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

b. Teori kebutuhan manusia

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi.

Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

c. Teori negosiasi prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

d. Teori identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

e. Teori kesalahpahaman antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.

Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi streotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

f. Teori transformasi konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Perubahan Sosial Budaya Manusia

A. Pengertian

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur/ organisasi sosial masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Menurut Beberapa Tokoh

1. Gillin dan Gillin

Perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan oleh perubahan pada kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri.

2. Samuel Koenig

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.

3. Selo Soemardjan

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.

4. Kingsley Davis

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

5. Mac Iver

Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan sosial tersebut.

6. William F. Ogburn

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun non-material.

C. BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL

1. Berdasarkan sifatnya:

a) Perubahan progresif, yaitu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik dan menuju pada kemajuan.
b) Perubahan regresif, yaitu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

2. Berdasarkan kesadarannya:

a) Perubahan disengaja (Intended), yaitu perubahan yang dilakukan secara sadar demi kemajuan masyarakat.
b) Perubahan tidak disengaja (Unintended), yaitu perubahan yang terjadi secara kebetulan.

3. Berdasarkan ekspos/penampilannya:

a) Perubahan manifes, yaitu perubahan yang proses atau gejalanya dapat diamati.
b) Perubahan laten, yaitu perubahan yang proses atau gejalanya tidak dapat diamati.

4. Berdasarkan dimensi:

a) Perubahan struktural, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur sosial masyarakat yang meliputi perubahan kaedah sosial, kategori sosial, lembaga-lembaga sosial dan kelompok sosial.
b) Perubahan kebudayaan, yaitu perubahan yang terjadi pada kebudayaan masyarakat yang meliputi perubahan peralatan hidup, perubahan sarana transportasi dan perubahan bentuk rumah.

5. Berdasarkan percepatannya:

a) Perubahan secara lambat/evolusioner, yaitu perubahan yang terjadi secara pelan-pelan dan tidak terasa.
b) Perubahan secara cepat/radikal, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dalam wujud yang terlihat nyata.

6. Berdasarkan besar-kecilnya pengaruh:

a) Pengaruh kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial masyarakat yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat.
b) Pengaruh besar, yaitu perubahan yang berpengaruh besar pada masyarakat.

D. PELESTARIAN PENINGGALAN SOSIAL BUDAYA

Sosial budaya menurut Koentjaraningrat adalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dilahirkan dari diri manusia melalui proses pembelajaran.

Jadi, dari apa yang disebutkan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa peninggalan sosial budaya adalah segala sesuatu yang nampak karena hasil cipta, rasa dan karsa manusia sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika melakukan pelestarian peniggalan sosial budaya kita harus menjaga dan mengembangkan sosial budaya tersebut agar tetap utuh dan tidak termakan oleh zaman.

Mendata peninggalan sosial budaya di lingkungan sekitar:

- Seni arsitektur
- Seni sastra
- Seni musik tradisional
- Seni tari
- Seni rupa
- Upacara

1. Makna Peninggalan Sosial Budaya

a) Realisasi pola kehidupan
b) Warisan leluhur
c) Menunjukan tingkat kebudayaan

2. Berperan Aktif Dalam Menjaga Pelestarian Sosial Budaya

a) Menggunakan bahasa Ibu
b) Mencintai peninggalan sosial budaya
c) Mengikuti acara-acara sosial budaya
d) Menggelar kegiatan sosial budaya
e) Mengikuti perkembangan peninggalan sosial budaya

PILKADA DI ERA DESENTRALISASI

Oleh : Aceng Ahmad Nasir

 

Atas dasar pengalaman saya menangani beberapa kegiatan politik yang berkaitan dengan Pemilukada/Pilkada tentunya hasil analisa langsung menggambarkan sebuah teori aplikasi yang bersifat dinamis dalam kesempatan ini saya ingin mengupas elemen Pilkada serta beberapa kebijakan politik.

Dalam paradigma ketatanegaraan kita saat ini konsep desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) type : (1) desentralisasi politik, (2) desentralisasi administrasi dan (3) desentralisasi fiscal.

Desentralisasi politik dapat dimaknai sebagai pernyataan langsung bagi upaya demokratisasi di daerah, dimana filosofi penting dari masifikasi agenda demokratisasi daerah adalah membuka kesempatan seluas-luasnya pada public di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerahnya, khususnya partisipasi didalam mekanisme sirkulasi kepala daerah.

Pilkada sebagai bentuk terobosan pembangunan politik yang membuka partisipasi luas bai public dalam menentukan kepala daerah di tingkat lokal.

Larry Diamond berpandangan bahwa, pemerintah daerah, termasuk DPRD disini, memiliki peran yang cukup tinggi untuk mempercepat vitalitas demokrasi. PAndangan tersebut berpijak pada alas an-alasan berikut :

1.       Pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi terhadap warga

2.      Pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada . berbagai kepentingan didaerahnya

3.      Pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis termarjinalisasi

4.      Pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya check an balance didalam kekuasaan

Sedangkan argumentasi Brian C. Smith menitikberatkan pada adanya perhatian terhadap demokratisasi di daerah yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokrasi di daerah merupakan fondasi penting dan prasyarat bagi munculnya demokrasi tingkat nasional.

Argumen ini didasari atas asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara langsung dapat diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi tingkat nasional. Terhadap hal ini, Smith mengemukakan empat alas an, sebagai berikut :

a.      Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu sarana pendidikan politik yang relevan bagi warga Negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

b.      Pemerintah daerah dipandang sebagai penyeimbang bagi pemerintah pusat yang cenderung otoriter dan sentralistis, dimana pemerintah daerah memiliki posisi tawar yang lebih tinggi atas kekuasaan dan otoritas dengan pemerintah pusat.

c.       Demokrasi di daerah dianggap mampu menciptakan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional.

d.      Legitimasi perintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat local.

Pilkada di era desentralisasi dapat dibagi dalam 2 (dua) episode utama yakni sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat dua tipikal pelaksanaan pilkada yang berbeda pada implementasi mekanisme demokrasi dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yakni kepala daerah, baik gubernur maupun bupati / walikota dipilih berbasiskan system perwakilan di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten / kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sementara UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih secara langsung oleh rakyat didaerah.

Pelaksanaan pilkada secara langsung itu sendiri dilakukan pertama kali pada tangal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pemilihan Presiden tahun 2004 menurut UUD 1945 yang diamandemen bahwa pemilihan Preseiden secara langsung

Politisasi Birokrasi, menggunakan birokrasi untuk menjadi tim sukses calaon pemilihan Kepala Daerah

Ditahun 2010 pemilihan Kepala Daerah sebanyak 244 kali

157 Walikota dan 17 Gubernur terlibat korupsi

Sistem Pemilihan :

-          Pemilihan untuk kota masih secara langsung

-          Pemilihan untuk propinsi secara tidak langsung

Pemilihan Kepala Daerah untuk Jawa Timur pada tahun lalu menghabiskan dana sebesar  970 milyar

Kedepan yang dipilih adalah Pimpinan saja, tidak termasuk wakil

Kelebihan Pemilukada adalah :

1.      Sesuai dengan konstitusi kita yang menyatakan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat”, model pilkada langsung ini sungguh-sungguh member penghargaan kepada suara rakyat.

2.      Pemilukada dapat menggugurkan sunyektivitas dan monopoli anggota DPRD.

3.      Lewat pemilikada, rakyat akan secara langsung pula memperoleh pendidikan politik.

4.      Pemilukada member kemungkinan pada lahirnya pemimpin daerah dari berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat.

Namun, dibalik berbagai kelebihan diatas, pemilukada juga mempunyai sejumlah persoalan :

1.      Karena diselenggarakan secara serempak dan massif diseluh daerah, biayanya pun tidak sedikit

2.      Karena Prinsip keterbukaan, kemajemukan dan kesetaraan, pemilukada telah melahirkan pasar politik secara bebas.

3.      Karena kecenderungan seperti diatas, pemilukada sekarang baru dapat menyentuh pada aspek demokrasi procedural ketimbang substansial

4.      Pemilikada telah melahirkan kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan

Solusi alternative :

1.      Para elite politik di daerah harus dapat melakukan rasionalisasi dan depersonalisasi kekuasaan

2.      Tema dan cara kampanye para kandidat dalam menggalang dukungan, yang lebih mengutamakan mobilisasi suara dan popularitas seperti sekarang.

3.      Partai politik mesti bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan eksistensinya.

4.      Aturan perundang-undangan dalam pemilukada khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya mesti terus diperbaiki, mengikuti kompleksitas tantangan yang dihadapi.

5.      Seandainya pemerintah provinsi lebih mencerminkan fungsi dekonsentrasi ketimbang desentralisasi, maka terlalu mahal bila gubernur dan wakilnya dipilih melewati pemilukada seperti sekarang.

6.      Dalam kaitannya dengan upaya penghematan, harus diupayakan praktik pemilukada yang lebih murah, tidak jor-joran seperti sekarang.

Hubungan politik dengan uang tidak dapat dipisahkan

Fungsi Negara adalah mensejahterakan rakyat

Menurut Budiono rakyat akan sejahtera bila pendapatan per kapita US 6,000

Langkah-langkah menghentikan politik uang :

-          Perketat, tidak boleh calon yang tersangka dipilih

-          Pemilihan Kepala Daerah boleh diulang hanya 1 kali

-          Dibentuk pengadilan khusus untuk menyelesaikan hasil-hasil suara

Diskursus mengenai dinamika ekonomi politik di daerah, akhir-akhir ini terus menguat seiring dengan eskalasi partisipasi publik dalam ranah demokratisasi di tingkat lokal, terutama dengan berlangsungnya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Sebagai bangsa yang tengah beranjak menuju demokratisasi “sepenuh hati”, kondisi tersebut cukup membanggakan. Betapa tidak, setelah lebih dari 50 tahun merdeka, hidup dalam iklim demokrasi “setengah hati”, baik di era demokrasi terpimpin maupun era demokrasi Pancasila, yang sebetulnya jiwanya amat kental dengan kekuasaan sentralistik dan otoriter.
Kini, perjuangan reformasi khususnya menata sistem politik dan demokrasi di tanah air telah berhasil mengedepankan peranan rakyat sebagai subyek demokrasi, dimana rakyat tidak hanya menjadi “penonton” dalam berbagai proses pengambilan keputusan penting menyangkut manajemen kedaulatan hidup berbangsa dan bernegara.
Transisi demokrasi, dari “setengah hati” menuju demokratisasi “sepenuh hati”, merupakan salah satu tuntutan reformasi yang didengungkan sejak tahun 1998. Diawali dengan adanya kehendak kolektif segenap komponen bangsa ini untuk melakukan amandemen UUD 1945, terutama menyangkut sistem perwakilan dan wewenang pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Salah satu hasil amandemen yang berdampak mengubah secara fundamental sistem ketatanegaraan RI adalah: lahirnya lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Secara politik, lahirnya DPD telah mengubah atau setidaknya memperkaya khasanah dan referensi perpolitikan rakyat, dari era politik “bersimbol” ke era politik “berwajah”.
Dalam era politik “bersimbol”, rakyat sepenuhnya atau setengahnya memilih lambang-lambang ideologi politik atau aliran tertentu. Sedangkan di era politik “berwajah”, rakyat sepenuhnya memilih figur, wajah, karakter, kepribadian, dan visi-misi orang atau tokoh yang bersangkutan.
DPD yang beranggotakan tokoh-tokoh daerah, kehadirannya telah memberikan pendidikan politik mendasar sebagai bekal dalam menyelenggarakan demokratisasi sepenuhnya, dimana ujungnya dalam setiap pemilu, “orang harus memilih orang” atau “people vote people”.
Pemilu DPD yang berlangsung sukses pada 5 April 2004, telah membuktikan bahwa rakyat Indonesia di seluruh daerah nusantara telah memiliki kedewasaan berpolitik memadai sebagai prasyarat menuju negara yang demokratis.
Hal ini terbukti dengan hasil-hasil pemilu berikutnya, yakni pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, yang juga berjalan sukses. Dengan mekanisme pemilihan yang sama dengan saat pemilihan anggota DPD, yakni secara langsung memilih “wajah” calon yang bersangkutan, pemilu presiden dan wakil presiden telah menorehkan tinta emas dalam sejarah demokrasi bangsa ini, bahkan sejarah politik NKRI.
DPD RI selanjutnya sesuai dengan amanat UUD 1945, memberikan “modal politik” bagi rakyat daerah di seluruh nusantara untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan strategis menyangkut kepentingan nasional.
Istilah “kepentingan nasional” kini tak lagi menjadi milik pemerintah pusat, tak boleh lagi diterjemahkan secara sepihak oleh presiden sebagai eksekutif pemerintahan dan para pembantunya, sebagaimana yang telah terjadi di masa-masa lalu.
Kepentingan nasional yang tercermin dalam berbagai produk legislasi; UU, Perpu dan lain-lain, kini harus melibatkan masyarakat daerah melalui peran dan fungsi DPD sebagai lembaga negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D UUD 1945, DPD RI selanjutnya menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi daerah, ia akan menjadi penjaga “nurani” masyarakat daerah, yang selama ini termarjinalisasi akibat berbagai kebijakan pembangunan yang tak adil dan sentralistik.
DPD RI peranannya amat strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan nasional, sehingga pembangunan mewujudkan kesejahteraan secara merata tidak lagi “top-down”, tetapi “bottom-up”. Tidak lagi sentralistik, tetapi terdesentralisasi. Tidak lagi “Pulau Jawa” sentris, tetapi bergerak secara adil dan merata ke wilayah lain di luar Pulau Jawa.
Secara simbolik, idealistik, dan pragmatik, keberadaan DPD RI memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan potensinya dalam menunjang pembangunan nasional yang bermartabat dan berkeadilan.
Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya makin mendorong dinamika politik lokal, terutama menyangkut pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal).
Dalam konteks Pilkadal, DPD RI tentu berkepentingan terhadap terpilihnya para kepala daerah secara demokratis dan langsung oleh rakyat, karena di tangan para kepala daerahlah masa depan otonomi daerah dipertaruhkan.
Kualitas kepala daerah, baik dari segi kapasitas dan kapabilitas personal, maupun kualitas legitimasi yang disandangnya, merupakan ukuran keberhasilan proses Pilkadal dan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.
Dinamika Ekonomi Politik di Daerah Pasca Pilkada
Bila kepala daerah berhasil dipilih oleh rakyat dengan sukses, menghasilkan kualitas, kapasitas, kapabilitas figur yang kompeten dan memberi harapan publik, maka selain demokratisasi di tingkat lokal berjalan sukses --dengan begitu untuk kesekian kalinya bangsa ini menorehkan tinta emas dalah sejarah berbangsa, mekanisme Pilkadal terbukti menjadi salah satu sistem dan mekanisme rekrutmen pemimpin bangsa yang berkualitas.
Ini penting, mengingat saat ini kaderisasi pemimpin nasional yang berakar dan berbasis kuat di daerah tidak berjalan selama ini. Kepemimpinan daerah yang legitimat dan berkualitas merupakan modal awal untuk menggerakkan dinamika ekonomi politik daerah secara efektif, sehingga dapat mempercepat proses pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.
Terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan legitimat merupakan “modal sosial” masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun keunggulan kompetitif daerah masing-masing.
Bagi pemerintah pusat, bagi DPD RI, kehadiran kepala daerah terpilih produk Pilkadal, selain menjadi mitra dalam pembangunan nasional, juga menjadi “intangible asset” dalam menerapkan pola dan strategi manajemen pembangunan modern, dimana pembangunan yang dikelola pemerintah mengalami redefinisi dan revitalisasi.
Redefinisi yang dimaksud adalah menerapkan pembangunan nasional dimana pemerintah pusat berperan sebagai “investment holding”, bukan sebagai “operating holding”. Desentralisasi dan otonomi adalah kata kunci untuk mendelegasikan sebanyak mungkin wewenang administrasi pemerintahan dan roda perekonomian ke pemerintah daerah.
Revitalisasi adalah mendorong kualitas partisipasi, kontribusi, dan daya saing pemerintah dan masyarakat daerah agar mampu memainkan peranannya sebagai “agent of change” atau “agent of development”, terutama dalam menggerakkan potensi ekonomi daerah.
Dampak runutan yang diharapkan adalah: pembangunan ekonomi dan gairah investasi terus tumbuh dinamis di berbagai daerah, sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki.
Untuk mewujudkan hal tersebut, berikut ini beberapa gagasan dalam mewujudkan masa depan ekonomi politik yang lebih baik dan dinamis di daerah antara lain:
Pertama, sistem rekrutmen kepala daerah melalui Pilkadal hendaknya dipandang sebagai “pintu” dalam memajukan ekonomi daerah. Sehingga berbagai kendala dalam sistem rekrutasi yang menghalangi figur berkualitas dan berwawasan ekonomi daerah, nasional dan global tidak terhambat oleh adanya aturan-aturan yang bernuansa kepentingan politis dan jangka pendek.
Kedua, diperlukan kesamaan visi, misi, persepsi dan paradigma dalam pembangunan daerah ke depan, antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen masyarakat. Momentum dilahirkannya DPD RI, Pilkadal, dan berbagai produk konstitusi era reformasi lainnya, merupakan “energi sosial” yang besar dalam membangun masa depan ekonomi politik di daerah secara lebih cerah, prospektif dan memberi harapan.
Ketiga, diperlukan “blue-print” perencanaan pembangunan yang terencana, matang dan komprehensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sinkronisasi tidak hanya terletak pada berbagai produk legislasi, tetapi juga pada tataran manajemen operasionalisasi pembangunan; menyangkut: prioritas pemilihan sektor ekonomi dan pembangunan yang berbasis keunggulan daerah, dan prospektif terhadap peningkatan daya saing nasional.
Keempat, masa depan ekonomi politik di daerah amat ditentukan oleh desain awal dan komitmen awal bersama kita terhadap pembangunan daerah. Diperlukan konsistensi dan kontinyuitas pola pembangunan ekonomi di daerah. Seluruh instrumen dan infrastruktur politik di daerah harus diarahkan dan dikerahkan ke dalam upaya revitalisasi ekonomi di daerah.
Dengan begitu, semua upaya kita yang telah dilakukan sebagai bangsa, sejak awal reformasi hingga kini, dapat segera membuahkan hasil bagi perbaikan nasib bangsa ini.
DPD RI, tak bisa lain, kecuali harus konsisten dan fokus terus memperjuangkan nasib dan masa depan politik ekonomi di daerah agar terus berlangsung secara dinamis dalam memperbaiki masa depan Indonesia, masa depan kita semua.