Pertemuan Cikeas Bahas Kasus Nazar-Anas?
JAKARTA-Rapat petinggi Partai Demokrat di kediaman pribadi Ketua Dewan
Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, berlangsung ini malam. Namun rapat
itu dipastikan bersifat tertutup, hanya melibatkan personel Dewan
Pembina.
Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, kepada pers.
"Tapi perwakilan saja, tidak semua hadir," ucapnya.
Soal apa saja yang akan dibahas, menurut dia, seputar perkembangan isu yang berkaitan dengan nama partai.
"Itu rapat rutin biasa, rapat kali ini dipimpin Ketua Dewan Pembina," terangnya.
Agendanya, Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina akan mendengarkan
dari para anggotanya soal isu-isu di sekitar Demokrat. Sebaliknya, para
anggota Dewan Pembina akan meminta masukan informasi dari SBY.
"Beliau butuh masukan, di samping kita juga butuh info dari RI-1," sebutnya.
Tapi dia tak pungkiri bahwa ada suara dari anggota Dewan Pembina
yang menginginkan pembahasan khusus terkait Ketua Umum Demokrat, Anas
Urbaningrum. Nama Anas banyak dipergunjingkan publik atas dugaan
keterlibatanya dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dan pembangunan
pusat olahraga Hambalang.
"Biasalah, orang yang punya aspirasi seperti itu. Tapi ada yang menentang, biasalah dinamika," tandasnya
Berbagai riset lembaga survei belakangan memotret Partai
Demokrat dalam posisi titik nadir. Ini tidak terlepas dari kasus bekas
Bendahara Umum Parta Demokrat Nazaruddin yang menyeret sejumlah petinggi
partai. Dewan Pembina pun turun gunung menyelesaikan kemelut internal
partai.
Dua kali rapat Dewan Pembina Partai Demokrat yang dipimpin Wakil Ketua
Dewan pembina Partai Demokrat Marzuki Alie selalu tak berujung. Tidak
ada jalan keluar dalam merespons persoalan internal. Menyerah, akhirnya
Dewan Pembina melibatkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY untuk
menyelesaikan persoalan internal.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyebutkan,
setelah tak ada jalan keluar, akhirnya jajaran Dewan Pembina Partai
Demokrat menyerahkan perkara tersebut ke Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat SBY.
"Belum ditemukan formulanya. Formula A sulit, formula B juga sulit. Termasuk
what next apa, juga tidak tahu. Pada akhirnya kita serahkan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak SBY," ujar Mubarok kepada
INILAH.COM melalui saluran telepon di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2012) petang.
Lebih dari itu, Mubarok menyebutkan rapat internal Dewan Pembina Partai
Demokrat bertujuan agar partainya selamat dan tetap eksis. "Idenya
bagaimana menyelamatkan partai ke depan, supaya tetap eksis," jelas
Mubarok.
Sebagaimana dimaklumi, kasus Nazaruddin yang berlangsung sejak April
2011 lalu ikut mempengaruhi citra Partai Demokrat. Seperti terungkap
dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 1-7
Juni 2011 lalu yang mengungkapkan Partai Demokrat jeblok menjadi 15,5
persen pada Juni 2011 dari sebelumnya 20,5 persen pada Januari 2011.
Dalam fakta persidangan terdakwa Nazaruddin pekan lalu yang
menghadirkan saksi Mindo Rosalina Manulang menyebut beberapa kader
Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan
Amir, serta Angelina Sondakh. Nama-nama tersebut diduga terkait dengan
kasus suap wisma Atlit Jakabaring, Sumatera Selatan.
Dihubungi terpisah anggota Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaedy
Marasabesy menyebutkan pertemuan Dewan Pembina Partai Demokrat di
kediaman SBY salah satunya terkait posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua
Umum Partai Demokrat. "Membicarakan internal Partai Demokrat, salah
satunya terkait dengan posisi Anas Urbaningrum," ujar Suaedy.
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi Ruhut Poltak
Sitompul menyebutkan apapun keputusan Dewan Pembina Partai Demokrat
harus loyal, patuh dan siap mengamankan kebijakan tersebut. "Jadi jangan
coba-coba mbalelo atas keputusan Dewan Pembina, karena Pak SBY ikon
Partai Demokrat," tegasnya dihubungi di Bima, NTB, Selasa (24/1/2012).
Dia menegaskan Partai Demokrat tidak akan melindungi siapapun dan
apapun posisi kader Partai Demokrat apabila terdapat bukti hukum. Oleh
karenanya, kata Ruhut, keputusan Dewan Pembina harus didukung semua
pihak.
Sumber
INILAH.COM di parlemen menyebutkan rapat Dewan Pembina
Partai Demokrat Selasa (24/1/2012) malam salah satunya membahas nasib
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Anas sulit untuk dibantu
kasus hukumnya. Nah, Dewan Pembina akan membahas formulanya," ujar
sumber tersebut yang mewanti namanya untuk tidak ditulis.
Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat M Rahmad mengatakan tidak
benar dan tidak masuk akal jika tujuan pertemuan Dewan Pembina Partai
Demokrat untuk membahas pergantian Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas
Urbaningrum. "Itu hanya isu yang sengaja diangkat oleh pihak yang
menginginkan agar Partai Demokrat pecah," katanya dalam pesan singkat
yang diterima.
Formula melengserkan Ketua Umum Parai Demokrat sebenarnya diatur dalam
Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat. Merujuk AD Partai Demokrat Pasal
100 ayat 3 disebutkan Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika
terdapat permintaan dari Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan (satu per dua)
dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Disebutkan pula (ayat 4), dalam
permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda alasan-alasan yang jelas
diadakannya KLB.
KLB pun sejatinya tidak harus bergantung pada pengurus cabang dan
daerah Partai Demokrat. Karena dalam AD Partai Demokrat, usulan KLB bisa
diajukan oleh majelis tinggi partai atau 1/2 DPD dan 2/3 DPC
se-Indonesia. Artinya, tanpa meminta pertimbangan DPC dan DPD, KLB dapat
digelar atas permintaan majelis tinggi partai.
Siapa majelis tinggi partai? Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal
13 disebutkan majelis tinggi partai berjumlah sembilan orang yang
terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ex officio Ketua Dewan
Pembina (SBY), Wakil Ketua Majelis Tinggi
ex officio Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta satu sekretaris, dan enam anggota.
Apakah benar nasib Anas ditentukan pertemuan Dewan Pembina Partai
Demokrat? Itu tidak mustahil terjadi, apalagi peran SBY cukup dominan,
sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi partai. Kita lihat
saja.
Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat (PD) belum bisa bertindak
untuk memeriksa sejumlah pihak di internal DPP PD. Terutama, yang
menyangkut masalah wisma atlet. Hasil pertemuan Dewan Pembina Demokrat
selasa (24/1/2012) malam, kemungkinan akan ditindak lanjuti dengan
meminta klarifikasi Andi Mallarangeng.
Dalam kesaksiannya di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)
beberapa waktu silam, Mindo Rosalinda Manulang mengaku menyerahkan Rp
500 juta ke tim sukses Andi Mallarangeng di kongres PD 2010. Namun,
hingga kini belum ada tindakan dari partai.
"Pada prinsipnya kita menyerahkan kepada hukum. Mestinya akan dilakukan
klarifikasi (Rosa menyebut tim sukses Andi Mallarangeng, red). Inikan
masih pertemuan Dewan Pembina, kita tunggu," ujar Wakil Ketua Komisi
Pengawas DPP PD Suaedy Marasabesy kepada INILAH.COM, Selasa (24/1/2012).
Pertemuan Dewan Pembina PD ini salah satu pembahasannya adalah
terkait masalah yang melanda kader-kader PD dalam persoalan hukum. Salah
satunya adalah dugaan suap wisma atlet SEA Games yang turut menyeret
sejumlah nama. Bahkan, terbaru Rosa menyebut memberikan dana ke tim
sukses Andi Mallarangeng (AM). Tim sukses AM sendiri sudah membantahnya.
Persoalan semakin rumit ketika KPK sendiri mengaku sudah mengantongi
tersangka baru dalam kasus wisma atlet ini. Tidak menutup kemungkinan
juga, lanjut Suaedy, pihaknya meminta klarifikasi ke Andi Mallarangeng.
"Iya itu salah satu (meminta klarifikasi Andi Mallarangeng, red), kita
lihat hasilnya. Sampai kemarin, belum sampai ke situ. Dan ini kan baru
katanya-katanya," ujarnya.
Pertemuan malam ini di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, bisa
saja diperuntukkan juga guna meminta penjelasan Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi Mallarangeng. Sebab Andi adalah sekretaris Dewan Pembina
Partai Demokrat. Syarief memastikan Andi akan hadir malam ini di Ciekas.
"Pak Andi hadir," terangnya.
Wajar saja jika jajaran Dewan Pembina resah melihat citra partai
yang kian terpuruk. Sebab, tersangka kasus wisma atlet M Nazaruddin
menyebut sejumlah elite Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi
Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Mahyuddin dan Sutan
Bhatoegana.
"Kita suka jadi bahan ulasan di media ya kan? Sehingga ada satu
pencitraan bahwa seakan-akan Partai Demokrat itu terbawa-bawa juga. Ini
yang tidak kita kehendaki," ujar Syarief.
Jika menilik perkembangan persidangan dan penyidikan kasus di
Kemenpora, bisa saja pertemuan malam ini digelar guna mengantisipasi
jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kader Demokrat
sebagai tersangka baru kasus tersebut.
Sebab, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, calon tersangka baru
kasus wisma atlet Jakabaring sudah setengah matang. Entah apapun hasil
pertemuannya, yang jelas forum koordinasi Dewan Pembina Partai Demokrat
merupakan salah satu forum yang bermartabat di internal Demokrat.